Iran Menolak Gencatan Senjata 45 Hari dan Minta Perang Diakhiri Secara Permanen
Konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah Iran secara tegas menolak usulan gencatan senjata sementara selama 45 hari yang diajukan melalui jalur diplomatik internasional. Dalam pernyataannya, Teheran menyatakan bahwa jeda sementara bukanlah solusi yang layak, karena berisiko mengulang pola lama di mana konflik bisa kembali meletus tanpa kepastian akhir.
Iran menilai bahwa satu-satunya jalan adalah penghentian perang secara permanen dan menyeluruh dengan jaminan keamanan yang kuat. Pernyataan ini juga menjadi sinyal bahwa posisi Iran tidak akan mudah dilunakkan dalam meja perundingan. Dengan situasi yang semakin memanas, dunia kini dihadapkan pada pilihan sulit: mendorong perdamaian total atau bersiap menghadapi konflik yang berpotensi semakin meluas.
Usulan Gencatan Senjata yang Ditolak
Proposal gencatan senjata tersebut sedang dibahas oleh Amerika Serikat bersama sejumlah mediator seperti Pakistan, Mesir, dan Turki sebagai langkah awal menuju penghentian konflik yang lebih luas. Namun bagi Iran, penolakan terhadap usulan tersebut menunjukkan ketidakpuasan terhadap pendekatan yang diambil.
Menurut Mojtaba Ferdousi Pour, kepala misi diplomatik Iran di Kairo, Iran hanya akan menerima pengakhiran perang jika ada jaminan bahwa negaranya tidak akan diserang lagi. Ia juga menyebut bahwa Iran tidak lagi mempercayai pemerintahan Presiden AS Donald Trump setelah AS dua kali membom Republik Islam dalam putaran pembicaraan sebelumnya.
Ancaman dari Donald Trump
Di tengah penolakan Iran, Donald Trump meningkatkan tekanan dengan mengancam akan menggempur Iran hingga kembali ke “Zaman Batu” jika tidak tercapai kesepakatan. Ia juga menegaskan bahwa batas waktu yang ditetapkan, yakni Selasa pukul 20.00 waktu setempat, merupakan tenggat akhir. Trump bahkan menyebut telah memberikan cukup banyak perpanjangan waktu kepada Iran.
“Seluruh negara bisa dilumpuhkan dalam satu malam, dan malam itu mungkin besok malam,” ujar Trump, dilansir dari AP News, Selasa (7/4/2026).
Serangan Israel Terhadap Infrastruktur Ekonomi Iran
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap Teheran, Israel turut memperkuat serangannya dengan menargetkan sektor ekonomi strategis Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa militer negaranya telah menyerang kompleks petrokimia terbesar Iran di Asaluyeh.
“Militer baru saja melakukan serangan dahsyat terhadap pabrik petrokimia terbesar Iran, yang terletak di Asaluyeh, target utama yang bertanggung jawab atas sekitar 50 persen produksi petrokimia negara itu”, kata Katz dalam pernyataan video dilansir AFP, Senin.
Sebelumnya, Israel juga melancarkan serangan terhadap Zona Khusus Petrokimia Mahshahr di Provinsi Khuzestan. “Saat ini, kedua fasilitas tersebut, yang secara bersama-sama menyumbang sekitar 85 persen ekspor petrokimia Iran, telah dinonaktifkan dan tidak lagi berfungsi”, kata Katz.
Menurutnya, serangan tersebut memberikan “pukulan ekonomi berat senilai puluhan miliar dollar” bagi Iran. Tak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengeklaim bahwa serangan negaranya telah menghancurkan sekitar 70 persen kapasitas produksi baja Iran, sektor penting bagi industri militer, termasuk produksi rudal dan drone.
Israel pun menegaskan akan terus melanjutkan serangan terhadap infrastruktur strategis Iran sebagai bagian dari kampanye militernya.
Kecaman sebagai Kejahatan Perang
Di tengah eskalasi tersebut, pernyataan Trump juga menuai sorotan tajam dari komunitas internasional. Dikutip dari NBC News, Selasa, saat ditanya mengenai potensi tuduhan kejahatan perang, ia menjawab singkat, “Tidak, sama sekali tidak.”
Sejumlah negara seperti Mesir, Pakistan, dan Turki juga telah mengajukan proposal gencatan senjata serta pembukaan kembali Selat Hormuz kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Di sisi lain, Iran bersama Oman tengah menyusun mekanisme pengelolaan Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia pada masa damai.
Namun, sejak pecahnya konflik pada 28 Februari, Iran menolak mengizinkan kapal AS dan Israel melintas di jalur tersebut.
