Peringatan Menghadapi Potensi Banjir di Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, memberikan peringatan penting terkait potensi banjir dan genangan yang dapat terjadi pada musim hujan. Ia menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan dari Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi curah hujan yang tinggi.
Menurutnya, langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat, terukur, dan menyeluruh. Penanganan banjir tidak boleh lagi dilakukan secara parsial maupun reaktif. Ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat bergerak dengan strategi terpadu yang menggabungkan penguatan infrastruktur serta kesadaran lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
“Upaya penanganan banjir bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak. Kita harus menghadapi ini dengan keseriusan, perencanaan matang, dan kolaborasi antar lintas sektor. Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional tidak boleh terus berada dalam siklus tahunan bencana banjir yang menggerus kualitas hidup jutaan warga,” ujar Kenneth.
Masalah Banjir yang Selalu Muncul Setiap Musim Hujan
Setiap musim hujan selalu memunculkan kembali masalah yang sebenarnya dapat dicegah. Genangan, menurut Kenneth, bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi juga menimbulkan dampak luas mulai dari mobilitas warga, kesehatan, hingga kerugian ekonomi yang besar.
“Kita tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi. Yang diperlukan adalah pendekatan preventif yang komprehensif dan berbasis data ilmiah,” kata Kenneth.
Infrastruktur Bukan Sekadar Tambal Sulam
Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan. Menurutnya, proyek normalisasi dan naturalisasi sungai harus dilakukan kembali secara konsisten, sistem drainase perlu ditata ulang secara menyeluruh, dan seluruh pompa air, stasioner maupun mobile, wajib berada dalam kondisi prima.
Ia juga mendorong percepatan pembangunan waduk, reservoir, dan sumur resapan skala besar. “Infrastruktur bukan hanya soal beton dan alat berat. Ini adalah komitmen jangka panjang terhadap keselamatan warga,” ucapnya.
Pembersihan saluran dan sungai harus kembali digencarkan, termasuk penataan daerah aliran air yang selama ini banyak terganggu oleh sedimentasi dan sampah. Penanaman pohon dan penambahan ruang hijau dilakukan lebih intensif, khususnya di wilayah yang minim area resapan.
“Penanganan banjir bukan hanya soal membangun turap atau pompa. Penataan lingkungan, penghijauan, dan pemulihan daerah resapan harus berjalan bersamaan. Karena banyak wilayah padat yang saluran mikronya tersumbat atau ukurannya tidak memadai. Ini harus dibenahi segera jika kita ingin mencegah banjir dari hulu hingga hilir,” katanya.
Kesadaran Lingkungan Menjadi Penentu
Meski begitu, Kenneth mengingatkan infrastruktur secanggih apa pun tidak akan bekerja maksimal jika masyarakat masih abai terhadap kebersihan lingkungan. “Permasalahan sampah masih menjadi penyebab utama penyumbatan aliran air. Ruang terbuka hijau terus tergerus. Kesadaran kolektif harus dibangun. Menjaga lingkungan bukan kegiatan musiman, tetapi harus menjadi budaya,” ujar dia.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan dibuang sembarangan bisa mengakibatkan penimbunan dan akhirnya mengakibatkan banjir.
“Kesadaran jangan buang sampah sembarangan harus kita lakukan demi kebaikan bersama, agar Jakarta terbebas dari banjir. Karena partisipasi aktif masyarakat seperti menjaga lingkungan akan berdampak pada pengurangan risiko banjir di Jakarta,” tuturnya.
Ancaman Banjir Rob Kian Serius
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu pun menyoroti kondisi pesisir Jakarta yang setiap tahun menghadapi ancaman semakin besar, akibat penurunan muka tanah dan naiknya permukaan air laut. Ia mencontohkan wilayah Muara Baru, Muara Angke, Penjaringan, dan pesisir Jakarta Utara yang kini hidup dalam risiko harian.
“Pembangunan tanggul laut dan penguatan sistem polder harus dipercepat. Tetapi tetap harus memperhatikan aspek sosial agar tidak menimbulkan masalah baru,” katanya.
Ia menegaskan masalah banjir tidak bisa hanya ditangani oleh satu institusi saja. Jakarta membutuhkan koordinasi erat antara Pemprov DKI, pemerintah pusat, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya program yang berkelanjutan meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“Kita tidak boleh lagi mengulangi pengalaman masa lalu, ketika program besar terhenti hanya karena perbedaan prioritas politik dan ego sektoral. Lalu untuk sektor swasta dan pengembang properti untuk tidak lagi menganggap analisis dampak lingkungan sebagai formalitas belaka,” tegasnya.
