Perhatian Khusus Presiden terhadap Konflik Gajah dan Manusia di Taman Nasional Way Kambas
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan bahwa konflik antara manusia dan gajah liar di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) telah mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam dalam rangka Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Balai TNWK, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada Sabtu (24/1/2026).
Mirza menekankan bahwa masalah konflik ini bukan hanya urusan lingkungan, tetapi juga menyangkut nyawa manusia. Ia menyebut bahwa Presiden sudah memberikan perhatian khusus terhadap TNWK, yang merupakan salah satu dari 50 lebih taman nasional di Indonesia. Bahkan, TNWK menjadi bahan pembahasan Presiden dalam forum internasional di Inggris sebagai contoh kawasan konservasi.
Keunikan dan Tantangan TNWK
Keunikan TNWK adalah kawasan hutan yang berdampingan langsung dengan hampir 800 ribu jiwa penduduk dan bentang wilayah sepanjang kurang lebih 60 kilometer. Namun, keunikan ini juga menjadi tantangan besar. Untuk itu, Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat sistem pengamanan, memperbaiki hutan, serta membangun wilayah panen agar konflik tidak terus berulang.
Mirza menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, aparat, masyarakat, pengusaha, mahasiswa, dan media untuk menjaga alam. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Pembangunan Batas Pengaman Permanen
Menurut Mirza, pemerintah pusat telah melakukan survei awal untuk pembangunan batas pengaman permanen antara kawasan TNWK dan desa penyangga. Tanggul ini direncanakan dibangun sepanjang hampir 70 kilometer dan dirancang agar tidak mengganggu aktivitas gajah maupun masyarakat. Survei sudah selesai, selanjutnya akan dibuat feasibility study. Pembatas ini harus sustainable dan bisa berlaku selamanya.
Selain pembangunan batas kawasan, Pemprov Lampung juga akan memperkuat pengamanan dan pelibatan masyarakat. Saat ini jumlah polisi hutan di TNWK hanya 39 orang, jauh dari ideal. “Kita akan melibatkan masyarakat melalui satgas desa dan kemitraan konservasi. Masyarakat bukan objek, tapi mitra utama,” ujar gubernur.
Peran TNI dalam Mitigasi Konflik
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan kesiapan TNI membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi konflik gajah dan manusia. “Kami bersatu dalam rangka mitigasi konflik gajah dan manusia. TNI siap membantu sesuai permintaan masyarakat dan pemerintah daerah. Kapan pun diminta, kami siap,” kata Kristomei.
Ia menyebutkan, satu Batalion Teritorial Pembangunan yang berada dekat dengan TNWK dapat diperbantukan untuk membantu pengamanan desa penyangga. Namun demikian, diperlukan sinkronisasi SOP, jumlah personel, serta penentuan wilayah penugasan berdasarkan masukan masyarakat.
Usulan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Mitra Polhut
Kepala Balai TNWK Zaidi mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) melalui usulan kenaikan honor kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Peningkatan honor MMP sedang kami usulkan ke Pak Menteri. Mudah-mudahan disetujui karena itu sangat membantu teman-teman di lapangan,” ujar Zaidi.
Selain itu, Balai TNWK juga mengusulkan pembangunan gubuk-gubuk jaga serta percepatan pembangunan tanggul permanen di sepanjang 122 kilometer batas kawasan TNWK dengan desa penyangga. “Saat ini tim survei dan design engineer masih melakukan pemetaan dan kajian teknis. Karena kondisi tapak berbeda-beda, ada rawa, tanah keras, dan sungai, maka model tanggulnya juga akan berbeda. Semua masih dalam proses,” kata dia lagi.
Harapan Masyarakat
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan terima kasih atas langkah presiden yang menjadikan konflik gajah-manusia di Way Kambas sebagai isu strategis nasional, bahkan dibahas di forum internasional. Menurut Ela, perhatian pemerintah pusat tidak hanya penting untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem konservasi.
Ela menyebut, salah satu solusi utama yang disampaikan dalam dialog bersama pemerintah provinsi dan pusat adalah pembangunan tanggul atau batas kawasan permanen. Menurutnya, langkah tersebut menjadi jalan keluar paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.
Masukan dari Warga
Ahmad Khoirudin, warga Desa Braja Asri, menyampaikan kegelisahan masyarakat yang hidup berdampingan dengan gajah liar. “Gajah itu sangat cerdas. Bisa lewat perosotan. Kami minta kesepakatan dengan TNWK benar-benar dikawal,” ujarnya.
Ermanita, kepala Desa Labuhan Ratu, menyoroti nasib Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang selama ini berada di garis depan. “Gaji mitra pendamping hanya Rp 240 ribu per bulan. Tolong diperhatikan,” katanya.
Warga juga meminta pengelolaan wisata melibatkan masyarakat desa serta adanya asuransi bagi warga yang terkena dampak hingga meninggal, termasuk asuransi petani jika sawah rusak akibat konflik satwa. “Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terlebih program presiden ada ketahanan pangan. Bagaimana mau tahan kalau garapan kami di rusak,” ucapnya.
