Tuntutan Keamanan bagi Prajurit Penjaga Perdamaian
Pemerintah Republik Indonesia menuntut adanya jaminan keamanan yang memadai bagi seluruh prajurit penjaga perdamaian. Tuntutan ini muncul setelah terjadinya insiden serangan yang menewaskan tiga personel TNI di Lebanon. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa para prajurit penjaga perdamaian harus mendapatkan garansi keamanan karena mereka bertugas menjaga perdamaian, bukan menciptakan perdamaian.
“Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian. Mereka adalah peacekeeping, bukan peacemaking,” ujar Menteri Sugiono di Tangerang, Sabtu (4/4/2026). Ia menekankan perbedaan mendasar antara misi penjaga perdamaian dan misi pencipta perdamaian. Menurutnya, serangan terhadap pasukan PBB merupakan pelanggaran serius karena mereka tidak terlibat dalam pertempuran.
Secara teknis dan mandat, para prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan upaya membuat perdamaian. Seluruh perlengkapan dan pelatihan yang diberikan kepada mereka difokuskan pada upaya menjaga situasi damai yang sudah ada.
“Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking, ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian,” kata Menlu Sugiono.
Sejumlah prajurit TNI membawa peti jenazah personel penjaga perdamaian yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) seusai disemayamkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026). Jenazah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) M. Nur Ichwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon disambut melalui upacara militer dan persemayaman sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum diterbangkan ke daerah asal masing-masing.
Pemerintah Indonesia menilai situasi di Lebanon saat ini tidak seharusnya membahayakan keselamatan personel PBB. Karena itu, jaminan keamanan fisik bagi prajurit menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar. Sugiono juga menyatakan bahwa Indonesia mendesak agar PBB segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap prosedur keselamatan di lapangan.
“Kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di mana pun berada, khususnya di UNIFIL ini,” kata Sugiono.
Sebelumnya, pemerintah telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat luar biasa guna membahas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Langkah diplomasi proaktif ini diambil sebagai respons tegas atas gugurnya tiga prajurit TNI, yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon, saat menjalankan misi perdamaian dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keras segala bentuk serangan terhadap personel maupun fasilitas PBB dan menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.
Kondisi Prajurit yang Terluka
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima laporan terkini mengenai adanya sejumlah prajurit TNI yang kembali terluka dan harus menjalani perawatan medis akibat insiden di Lebanon. Namun, ia belum mengetahui kondisi terkahir tiga prajurit terluka itu.
“Jadi kami hari ini berduka, tiga anggota kita gugur. Termasuk juga kami mendengar ada berita yang memang kami sendiri masih belum terlalu pasti untuk menerima kondisi terakhirnya. Ada yang kondisi masuk rumah sakit ada berapa orang, ada di Angkatan Darat ada dua orang,” kata Maruli saat memberikan keterangan kepada media di Tangerang, Banten, Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa TNI AD belum mendapatkan informasi secara rinci mengenai kronologi maupun tingkat keparahan luka yang dialami para prajurit tersebut. Menurut dia, laporan yang diterima saat ini baru sebatas identitas personel dan status kesehatan mereka yang tengah menjalani perawatan.
Menurut KSAD, koordinasi intensif terus dilakukan dengan Markas Besar (Mabes) TNI karena jalur komunikasi langsung dengan satuan tugas di luar negeri berada di bawah kendali komando tersebut.
“Yang kontak langsung kan Mabes TNI ya, kami dapat informasi hanya identitas tertentu dalam kondisi sakit,” kata Maruli menambahkan.
Jaminan Keselamatan dan Proses Operasional Standar
Mengenai jaminan keselamatan personel yang masih bertugas, Maruli menegaskan bahwa setiap prajurit TNI di Lebanon telah dibekali dengan prosedur operasional standar (SOP) yang ketat. Dalam kondisi konflik tertentu, terdapat instruksi khusus bagi personel untuk segera berlindung di dalam bunker guna meminimalkan risiko fatal.
KSAD juga meminta keluarga para prajurit yang tengah bertugas di wilayah konflik untuk tidak risau karena para personel telah terlatih menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kendati demikian, ia mengakui bahwa setiap penugasan di wilayah konflik pasti memiliki risiko yang harus dihadapi oleh para prajurit.
“Tidak usah risau sebetulnya, mereka juga sebetulnya yang tahu apa yang harus dilakukan. Tapi apa pun juga semua pasti ada risikonya di tengah-tengah kejadian tersebut. Yang penting doakan saja semua bisa berjalan dengan baik,” ujar Maruli.
