Penangkapan Dua Kepala Daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK
Pada hari Senin, 19 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menangkap dua kepala daerah. Kedua tokoh tersebut adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. OTT ini menjadi yang kedua dan ketiga sepanjang tahun 2026.
Maidi diduga terlibat dalam praktik fee proyek dan dana CSR, dengan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah. Sementara itu, Sudewo diperiksa terkait dugaan aliran dana perangkat daerah. KPK masih mendalami kasus keduanya dan akan segera menentukan status hukum para pihak dalam waktu 1×24 jam.
Operasi Tangkap Tangan: Cara Kerja dan Tujuan
Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum seperti KPK, kepolisian, atau kejaksaan. OTT biasanya dilakukan saat seseorang sedang melakukan tindak pidana, seperti korupsi, suap, atau gratifikasi. Dalam operasi kali ini, KPK mengamankan sejumlah orang di wilayah Madiun, Jawa Timur, termasuk Wali Kota Madiun Maidi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa tim sedang melakukan penyelidikan tertutup dan mengamankan sekitar 15 orang. Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Budi menjelaskan bahwa operasi ini diduga berkaitan dengan praktik fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun. Hingga kini, KPK masih mendalami perkara tersebut, termasuk peran pihak-pihak lain yang ikut diamankan dalam operasi senyap itu.
Pemilahan Wali Kota Madiun Maidi
Maidi merupakan kepala daerah yang kembali memimpin Kota Madiun setelah memenangkan Pilkada Serentak 2024 bersama wakilnya, Bagus F Panuntun. Pasangan Maidi–Panuntun meraih suara terbanyak berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Madiun. Mereka memperoleh 65.583 suara atau sekitar 56 persen. Sementara itu, pasangan calon nomor urut tiga, Bonie Laksmana–Bagus Rizki, meraih 45.923 suara atau 39,2 persen. Adapun pasangan nomor urut satu, Inda Raya–Aldi, hanya memperoleh 5.522 suara atau 4,7 persen.
Maidi–Panuntun tercatat menang di tiga kecamatan yang ada di Kota Madiun. Dalam kontestasi politik tersebut, Maidi–Panuntun didukung oleh 11 partai politik, yakni PSI, NasDem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.
Pemeriksaan di Mapolres Madiun
Pasca-OTT, puluhan orang diperiksa tim penyidik KPK di Mapolres Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Salah satu yang turut diperiksa adalah Wali Kota Madiun, Maidi. Pantauan di lokasi, Maidi keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB. Ia terlihat mengenakan masker, topi biru tua, jaket biru tua, serta baju kotak-kotak biru muda. Saat dikonfirmasi awak media, Maidi enggan memberikan keterangan. Ia hanya melambaikan tangan sebelum masuk ke dalam mobil milik tim penyidik KPK.
Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Negara, membenarkan adanya pemeriksaan oleh tim KPK di kantornya. Namun, ia menegaskan Polres Madiun hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan. “Pagi tadi memang ada pemeriksaan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari KPK di Polres Madiun. Namun, untuk teknis pelaksanaannya kami tidak mengetahui secara detail,” kata Kemas, Senin (19/1/2026).
OTT di Kabupaten Pati
Selain di Madiun, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada hari yang sama. Dalam operasi tersebut, Bupati Pati, Sudewo (SDW), dipastikan menjadi salah satu pihak yang diamankan tim penyidik. Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW,” kata Budi, Senin (19/1). Budi menyebut pemeriksaan terhadap Sudewo tengah dilakukan secara intensif. Politikus Partai Gerindra itu saat ini diperiksa di Polres Kudus.
Selain Bupati Sudewo, KPK juga mengamankan pihak lain yang diduga berperan sebagai pengepul dana dari unsur perangkat daerah. “Ya, di antaranya itu yang diamankan (pengepul), nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi,” tutur Budi.
Perjalanan Karir Bupati Pati Sudewo
Nama Sudewo sempat menjadi sorotan publik atas kebijakannya menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Hal tersebut memicu demonstrasi besar-besaran yang dilakukan warga Pati. Bahkan, buntut kebijakannya tersebut, pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968 nyaris dimakzulkan DPRD Pati.
Sudewo pun sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Perjalanan Sudewo menjadi Bupati Pati dimulai dari pendidikan dan karir di dunia kerja sebelum bergabung dalam politik.
Sudewo meraih gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP). Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai karirnya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994. Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali.
Pada 1997, ayah empat anak itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Sudewo sempat menjadi wiraswasta selama 3 tahun. Kemudian, ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat.
Sudewo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode 2009–2013. Pada 2019, ia kembali melenggang ke Senayan. Namun, kali ini melalui Fraksi Partai Gerindra. Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo berhasil terpilih untuk menduduki kursi Bupati. Ia didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.
Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun ia gagal terpilih.
