Penjemputan Korban TPPO oleh Gubernur Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan penjemputan langsung terhadap 12 warga Jabar yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memastikan kondisi para korban dalam keadaan baik sebelum kembali ke kampung halaman.
Dedi Mulyadi didampingi oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dan Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian. Rombongan mereka terbang ke Kabupaten Sikka untuk menjemput langsung para warga Jabar yang diduga menjadi korban TPPO. Dari total 13 warga, 12 orang telah pulang ke Jawa Barat pada hari Senin (23/2/2026), dengan penerbangan menggunakan pesawat Susi Air.
Pemulangan difasilitasi langsung oleh Dedi Mulyadi, yang hadir untuk memastikan kondisi para perempuan tersebut dalam keadaan baik sebelum kembali ke kampung halaman. Dedi juga menegaskan bahwa proses hukum terkait dugaan TPPO akan tetap berjalan meskipun para terduga korban pulang ke Jawa Barat. “Tetapi proses hukumnya tetap berlanjut. Dan mereka memiliki kesiapan untuk terus mengikuti proses penanganan perkara ini,” ujar Dedi kepada awak media.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan pendampingan hingga perkara tersebut selesai. “Jadi saya memastikan seluruh proses itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia melakukan pendampingan sampai masalah ini selesai,” tegasnya.
Apresiasi Kepada Suster Ika
Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Suster Ika, Ketua Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), yang telah melindungi para terduga korban. Dalam pertemuan di Maumere, Dedi secara langsung menyampaikan terima kasih kepada Suster Ika atas bantuan yang diberikan.
“Ini Suster Ika, yang mengurus mereka (warga Jabar) selama di sini, memperjuangkan kemanusiaan tanpa bicara suku, ras, dan agama. Kemanusiaan di atas agama. Terima kasih, Bu,” ucap Dedi Mulyadi kepada Suster Ika.
Suster Ika juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah agar pemerintah daerah bekerja sama dalam memantau para pekerja, khususnya yang hendak bekerja ke luar daerah. “Kami mengharapkan pemerintah daerah dari dua wilayah ini (Jabar dan NTT) memastikan semua kebijakan yang ada perlu memperhatikan aspek perlindungan setiap orang yang bekerja di dalam provinsi maupun yang keluar daerah,” tutur Suster Ika.
Selain itu, Suster Ika juga berpesan agar setiap calon pekerja mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan bekerja di suatu tempat. “Kita semua memang punya hak untuk bekerja, itu hak asasi setiap manusia. Tetapi, kami mengharapkan kalau kita mau bekerja, penting untuk melihat hak-hak kita,” ucap Suster Ika.
“Kalau ada kontrak kerja, pastikan semua hak dan kewajiban ada secara tertulis. Sehingga, jika terjadi sesuatu, pekerja bisa memperjuangkan hak-haknya,” tambahnya.
Awal Terungkapnya Kasus
Kasus ini terungkap bermula dari laporan perempuan asal Bandung berinisial N alias S kepada TRUK-F. N mengeluhkan pekerjaannya sebagai seorang pemandu lagu atau Lady Companion (LC) di salah satu pub dan karaoke di Kota Maumere. Dirinya tidak dapat memutus kontrak kerja karena terikat utang kasbon sebesar Rp 12 juta.
Pada TRUK-F, N mengaku tertekan dan takut dengan kondisi kerjanya. N pun meminta bantuan untuk dapat dikeluarkan dari mess tempatnya bekerja. Laporan tersebut langsung diterima oleh Ketua TRUK-F, Sr. Fransiska Imakulata, SSpS. Menindaklanjuti laporan itu, TRUK-F berkoordinasi dengan pihak Polres Sikka guna memastikan keselamatan korban serta penanganan hukum lebih lanjut.
Sekitar pukul 17.00 WITA, Kasat Reskrim Polres Sikka, IPTU Reinhard Dionisius Siga, bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sikka, melakukan pengamanan terhadap korban. “Korban diketahui berinisial N alias S, perempuan berusia 24 tahun, lahir di Bandung pada 1 Januari 2002,” demikian laporan pihak Polres Sikka.
