Kebijakan Iran Terhadap Selat Hormuz
Pernyataan yang tegas dari anggota parlemen senior Iran, Ebrahim Azizi, menunjukkan bahwa negara tersebut tidak akan pernah menyerahkan kendali atas Selat Hormuz. Azizi, mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), menjelaskan bahwa hak Iran untuk mengatur lalu lintas di selat ini adalah “tidak dapat dicabut”. Ia menegaskan bahwa Iran akan menentukan izin bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut, dan rencana ini akan segera menjadi undang-undang.
Azizi mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini sedang diajukan ke parlemen berdasarkan Pasal 110 konstitusi. Undang-undang tersebut mencakup aspek lingkungan, keselamatan maritim, dan keamanan nasional. Angkatan bersenjata akan bertanggung jawab dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di parlemen Iran dipimpin oleh Azizi, sehingga posisinya sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait isu ini.
Perspektif Iran Mengenai Selat Hormuz
Selat Hormuz, yang memiliki peran strategis dalam perdagangan global, kini menjadi salah satu aset utama Iran dalam menghadapi ancaman dari AS dan Israel. Azizi menyebutkan bahwa selat ini telah dipersenjatai selama konflik dengan negara-negara tersebut. Dengan kemampuan mengendalikan lalu lintas kapal tanker minyak dan gas, Iran berharap bisa memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi jangka panjang.
Mohammad Eslami, peneliti di Universitas Teheran, menjelaskan bahwa prioritas Iran setelah perang adalah memulihkan daya gentar. Selat Hormuz menjadi salah satu alat tawar strategis yang sangat penting. Meskipun Iran terbuka untuk membahas bagaimana negara lain dapat memperoleh manfaat dari kerangka baru yang diperkenalkan, kendali atas selat ini tetap menjadi inti dari kebijakan mereka.
Tantangan dan Perbedaan Pandangan
Namun, pandangan Iran mengenai kontrol atas Selat Hormuz ditolak oleh sebagian negara tetangga. Dr Anwar Gargash, penasihat diplomatik presiden Uni Emirat Arab, menyebut tindakan Iran sebagai “pembajakan yang bermusuhan”. Dia memperingatkan bahwa jika Iran tetap mempertahankan kendali atas perairan internasional ini, hal itu akan menciptakan “preseden berbahaya” bagi jalur maritim lainnya di dunia.
Azizi merespons dengan menyebut negara-negara di Timur Tengah yang menjadi pangkalan militer AS sebagai “bajak laut yang menjual kawasan kami kepada Amerika”. Menurutnya, AS adalah “bajak laut terbesar di dunia”, dan Iran perlu bekerja sama untuk mengamankan kawasan mereka.
Perbedaan Pandangan di Dalam Elit Iran
Meski ada kesepakatan umum tentang pentingnya kontrol atas Selat Hormuz, terdapat pula tanda-tanda perbedaan pandangan di dalam tubuh elite militer dan politik Iran. Hal ini terlihat dalam kritik keras terhadap Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, setelah ia mengunggah pernyataan di media sosial yang menyebut Selat Hormuz “sepenuhnya terbuka”.
Presiden AS, Donald Trump, segera merespons dengan tulisan huruf kapital “THANK YOU” dalam unggahan di media sosial. Media yang berafiliasi dengan IRGC langsung mengecam Araghchi. Mehr, kantor berita milik negara, menyatakan bahwa unggahan menteri luar negeri itu memberi kesempatan terbaik bagi Trump untuk merayakan kemenangan. Tasnim, kantor berita lain, menyebutnya sebagai “cuitan yang buruk dan tidak lengkap yang menciptakan ambiguitas menyesatkan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz”.
Proses Perundingan dan Reaksi terhadap AS
Araghchi menegaskan bahwa Selat Hormuz hanya terbuka bagi kapal yang diizinkan oleh angkatan laut IRGC dan melalui rute yang ditetapkan, yang mewajibkan pembayaran tarif. Azizi menepis kesan adanya perpecahan dalam rezim. Ia menegaskan bahwa ketika menyangkut keamanan nasional, tidak ada pendekatan moderat atau garis keras.
Nasib selat ini akan diputuskan di tingkat tertinggi negara. Topik ini merupakan salah satu topik utama dalam perundingan tingkat tinggi yang dilaporkan akan dilanjutkan kembali di Islamabad pada Selasa (21/04), setelah perundingan putaran pertama berakhir tanpa hasil. Trump mengatakan ia mengirim sebuah delegasi yang, menurut seorang pejabat Gedung Putih kepada BBC, kembali akan dipimpin oleh Wakil Presiden AS JD Vance.
Pemadaman Digital dan Penangkapan Demonstran
Para pejabat Iran sejauh ini bungkam soal perundingan putaran kedua dan apakah delegasi mereka, yang sebelumnya dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, akan kembali ke Pakistan. Media lokal melaporkan bahwa Iran tidak akan hadir selama blokade AS terhadap pelabuhan Iran masih diberlakukan.
Trump telah berulang kali memerintahkan Iran untuk membuka koridor maritim ini, termasuk dalam unggahan media sosial bernada makian pada 5 April. Saat itu, Trump memperingatkan Iran akan “hidup dalam neraka” jika gagal mematuhi perintahnya. Kini ia menuduh Teheran berupaya “memeras” AS.
Azizi, yang portofolio parlemenya juga mencakup keamanan nasional, tidak mau menyebutkan kapan pemadaman itu akan dicabut. Dia hanya menegaskan bahwa “ketika aman dan terjamin kami akan mencabut larangan tersebut agar musuh tidak mengambil keuntungan”.
Tanggapan terhadap Kekhawatiran Internasional
Azizi juga menanggapi kekhawatiran mengenai gelombang penangkapan baru-baru ini. Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, menyebutkan ada puluhan vonis mati terhadap para demonstran yang ditahan selama protes nasional pada Januari. Beberapa eksekusi, termasuk terhadap kaum muda, baru-baru ini telah dilaksanakan. Rangkaian demonstrasi itu dilaporkan juga telah menewaskan ribuan orang.
Azizi mengulangi klaim pemerintah bahwa badan intelijen AS dan Israel—CIA dan Mossad—terlibat dalam kerusuhan tersebut. Dia menepis kekhawatiran yang meningkat di kalangan sebagian warga Iran bahwa keamanan internal akan semakin diperketat. “Dalam perang, bahkan dalam gencatan senjata, ada aturan,” tegasnya.
