Perketatan Pemeriksaan Ekspor Logam Tanah Jarang oleh China ke Jepang
Pemerintah China telah memperketat pemeriksaan ekspor logam tanah jarang dan logam langka lainnya ke Jepang sejak awal bulan ini. Tindakan ini dilakukan setelah Beijing memperketat kontrol ekspor barang-barang dwiguna ke negara tersebut pada 6 Januari 2026, di tengah perselisihan diplomatik bilateral antara kedua negara mengenai Taiwan.
Menurut sumber industri perdagangan Jepang, pihak berwenang Beijing kini meminta dokumen tambahan termasuk informasi rantai pasokan yang terperinci. Dokumen-dokumen ini mencakup data perusahaan-perusahaan yang membeli unsur-unsur langka, produk akhir yang akan dibuat dengan bahan-bahan tersebut, rute pengiriman, serta apakah barang-barang yang akan diproduksi di Jepang dengan mineral tersebut akan diekspor ke negara ketiga, termasuk Amerika Serikat.
“Langkah tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan penundaan signifikan dalam pengiriman mineral penting yang digunakan dalam barang-barang berteknologi tinggi seperti kendaraan listrik dan semikonduktor,” kata sumber tersebut pada Sabtu (17/1/2026).
Ketergantungan Jepang pada Impor Logam Tanah Jarang dari China
Lebih dari 70 persen impor logam tanah jarang Jepang berasal dari China. Sumber industri perdagangan juga mengatakan bahwa dokumen-dokumen terkait rantai pasokan akan diserahkan oleh eksportir China. Namun, perusahaan-perusahaan Jepang terlibat dalam membantu dengan menyiapkan dokumen-dokumen berisi informasi terkait untuk perusahaan-perusahaan China.
Beijing telah memperketat kontrol ekspor tanah jarang ke Jepang, memasukkannya ke dalam daftar lebih dari 900 barang fungsi ganda yang dapat digunakan untuk tujuan militer dan sipil. Langkah tersebut memicu kekhawatiran besar terhadap rantai pasok industri global dan teknologi. Kontrol ini mewajibkan lisensi ekspor yang ketat dan berpotensi melarang ekspor ke pengguna militer Jepang, yang berdampak signifikan pada industri otomotif, elektronik, dan pertahanan global.
Menurut Organisasi Keamanan Logam dan Energi Jepang, 71,9 persen dari total impor logam tanah jarang Jepang pada 2024 berasal dari China.
Persyaratan Dokumen yang Membuat Khawatir Perusahaan Jepang
Baru-baru ini, Kamar Dagang dan Industri Jepang di China telah meminta Beijing untuk menegaskan kembali bahwa pembatasan yang diberlakukan tidak akan memengaruhi ekspor barang-barang untuk keperluan sipil ke Jepang. Pihaknya juga menyerukan agar China mengambil langkah-langkah agar hal tersebut diketahui di kalangan komunitas bisnis.
Organisasi tersebut mengatakan belum menerima laporan dari perusahaan anggota yang terpengaruh oleh peraturan baru itu, tetapi akan mengajukan keluhan jika ada gangguan yang terkonfirmasi. Perusahaan-perusahaan Jepang khawatir karena detail operasional dari peraturan terbaru masih belum jelas. Terhambatnya pengiriman logam tanah jarang dari Negeri Tirai Bambu dapat berdampak besar pada produsen Jepang.
Merespons hal itu, Kementerian Perdagangan China mengatakan pengetatan kontrol ekspor terhadap barang dwiguna ke Jepang diperkirakan tidak akan berdampak pada perdagangan sipil normal.
Upaya Jepang untuk Mengurangi Ketergantungan pada China
Pada 12 Januari 2026, para peneliti Jepang menaiki kapal Chikyu, kapal yang dimiliki oleh Badan Sains dan Teknologi Kelautan-Bumi, dan meninggalkan Pelabuhan Shimizu di Prefektur Shizuoka untuk melakukan uji penambangan unsur tanah jarang. Kapal tersebut membawa 130 awak dan peneliti menuju perairan sekitar 150 km di sebelah tenggara Pulau Minamitori di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang.
Upaya ini merupakan bagian dari proyek Kantor Kabinet sebagai langkah mengurangi ketergantungan Jepang pada China untuk mineral-mineral penting seiring dengan pengetatan pasokan yang dilakukan oleh negara tersebut. Proyek Minamitori adalah upaya pertama kalinya bagi Negeri Sakura untuk mendapatkan unsur tanah jarang dari dalam negeri. Mineral-mineral tersebut sangat penting bagi industri teknologi tinggi.
Para peneliti telah menemukan bahwa dasar laut, 6 ribu meter di bawah permukaan, memiliki konsentrasi unsur tanah jarang yang tinggi. Mereka berencana untuk menguji pipa dan peralatan pertambangan selama sekitar 20 hari, dan dijadwalkan kembali pada 14 Februari 2026.
“Jepang harus mempercepat penelitian dan pengembangan untuk mendiversifikasi sumber daya,” kata Shoichi Ishii, direktur program tersebut. Ishii menambahkan bahwa ia ingin mengatasi tantangan teknis setelah tujuh tahun pengerjaan pengembangan.
