Penguatan Pers dan Media Massa di Maluku Utara
Pemprov Maluku Utara menilai transformasi model bisnis media menjadi langkah penting untuk memperkuat kedaulatan informasi daerah sekaligus mendukung efisiensi pembangunan nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Maluku Utara mendorong implementasi program Penguatan Pers dan Media Massa BEJO’S, yakni konsep media yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat secara industri.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bahkan telah menginstruksikan jajarannya untuk memberikan dukungan terhadap penguatan ekosistem pers daerah melalui berbagai bentuk sinergi dan kolaborasi strategis. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku Utara Muhammad Sarmin S Adam saat memberikan penjelasan kepada media, Jumat (13/3/2026).
Menurut Sarmin, pihaknya telah menyiapkan tiga strategi utama untuk mendukung penguatan media melalui konsep BEJO’S di Maluku Utara. Strategi pertama adalah percepatan pembentukan modul klinik manajemen media yang memprioritaskan standarisasi tata kelola dan etika redaksi. Langkah ini dinilai penting sebagai fondasi sebelum media melakukan diversifikasi sumber pendapatan.
Strategi kedua berupa optimalisasi mekanisme co-funding Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Skema ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan industri media, namun tetap menjaga independensi redaksi.
Sementara strategi ketiga adalah integrasi jalur koordinasi nasional agar berbagai data dan kebijakan dari Maluku Utara dapat tersambung dengan perencanaan nasional melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini termasuk penguatan kebijakan terkait kecerdasan buatan (AI) serta perlindungan hak penerbit atau publisher rights dalam ekosistem digital.
Tantangan yang Dihadapi Ekosistem Media di Maluku Utara
Sarmin menjelaskan, strategi tersebut disusun berdasarkan evaluasi terhadap kondisi ekosistem media di Maluku Utara pada tahun 2025 yang masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu persoalan utama adalah sempitnya pasar iklan di daerah yang membuat media lokal harus bersaing dalam ruang ekonomi yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan belum berkembangnya ekosistem industri media yang beragam.
Selain itu, banyak media daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap belanja publikasi dari pemerintah daerah. Ketergantungan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan finansial sekaligus memengaruhi independensi media. Masalah lainnya adalah keterbatasan infrastruktur digital di sejumlah wilayah yang masih mengalami blank spot, sehingga menghambat distribusi informasi dan pengembangan model bisnis media berbasis platform digital.
Sarmin juga menyoroti persoalan etika dan kompetensi sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang belum rutin dinilai berdampak pada kualitas jurnalisme serta budaya redaksi di sejumlah media.
Pendekatan Policy Sandbox untuk Penguatan Media
Menurutnya, kombinasi berbagai persoalan tersebut berpotensi melemahkan fungsi media sebagai pengawas sosial atau watchdog dalam sistem demokrasi. “Jika media lokal gagal menjalankan fungsi kontrol secara independen, maka transparansi dan pengawasan publik terhadap pembangunan daerah juga akan ikut melemah,” ujarnya.
Karena itu, Bappeda Maluku Utara mendorong penerapan pendekatan policy sandbox, yakni ruang uji kebijakan yang memungkinkan lahirnya model bisnis media yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Intervensi yang disiapkan mencakup tiga fokus utama.
Pertama, pembentukan klinik manajemen usaha media yang menitikberatkan pada standarisasi tata kelola redaksi, transparansi kemitraan, serta penyusunan pedoman penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam praktik jurnalistik.
Kedua, klinik diversifikasi pendapatan yang bertujuan melatih media untuk mengembangkan sumber ekonomi baru, seperti konten premium, penyelenggaraan kegiatan strategis, serta monetisasi platform digital secara profesional.
Ketiga, penguatan model bisnis media yang mengintegrasikan etika digital ke dalam operasional harian agar media dapat menjadi institusi yang terpercaya dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi di mata investor maupun sektor swasta.
Dengan penguatan manajemen tersebut, Sarmin berharap posisi tawar media lokal akan meningkat, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada belanja publikasi pemerintah. “Dengan manajemen yang kredibel, media dapat bertransformasi dari sekadar penerima bantuan menjadi mitra strategis yang mampu menyediakan solusi komunikasi bagi dunia usaha,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam ekosistem baru ini, peran pemerintah tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pendanaan, tetapi sebagai enabler yang membuka ruang kolaborasi antara media dan sektor swasta, termasuk melalui pemanfaatan dana CSR sebagai katalisator keberlanjutan industri media.
Sarmin menilai pendekatan kebijakan di tingkat provinsi dapat menjadi langkah awal yang efektif sebelum model tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional. “Keberhasilan di tingkat provinsi akan menjadi bukti empiris bagi pemerintah pusat dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat terkait hak penerbit dan tata kelola media digital di Indonesia,” tandasnya.
