Pernyataan Kontroversial Pejabat Pemerintah di Tengah Bencana
Sepekan gelombang bencana yang menimpa provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sejumlah pejabat publik bergantian melontarkan pernyataan dan tindakan yang memicu kontroversi. Hal ini terjadi alih-alih menerbitkan kebijakan signifikan dan korektif yang dapat mencegah berulangnya bencana.
Pada Jumat (28/11), Kepala BNPB Suharyanto dalam pernyataan kepada media menyebut situasi “mencekam” akibat banjir dan longsor “hanya berseliweran di media sosial.” Pernyataan tersebut memicu reaksi negatif dari masyarakat dan pengamat.
Selain itu, Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, menyuarakan “kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup,” saat sang kepala negara mengunjungi daerahnya pada Senin (1/12). Fenomena ini muncul di tengah masih adanya pengakuan warga yang menyebut “penanganan bencana tidak maksimal.”
Pengamat kebencanaan menilai rangkaian pernyataan para pejabat publik itu menunjukkan ketiadaan “perspektif kemanusiaan.” Eko Teguh Paripurno, pengamat kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, menyampaikan bahwa “ini pembelajaran… perlu empati yang lebih baik.”
Hingga Rabu (3/12) sore, pukul 18.30 WIB, korban meninggal bencana di tiga provinsi di Sumatra ini setidaknya mencapai 770 orang.
Pernyataan Kontroversial yang Terlontar
Rangkaian pernyataan kontroversial itu terlontar dari pejabat level daerah hingga pusat. Salah satu yang memicu reaksi negatif adalah pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang menyebut situasi “mencekam” akibat banjir dan longsor “hanya berseliweran di media sosial.”
Suharyanto belakangan meminta maaf saat mengunjungi Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pada Senin (1/12) dan mengaku “saya surprise, tidak mengira sebesar ini.”
Ada pula pernyataan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto yang menyebut gelondongan kayu yang ikut tersapu banjir adalah “kayu lapuk.” Sehari usai pernyataan itu, Dwi Januanto meluruskan pernyataannya dengan menjelaskan bahwa penjelasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir.
Pernyataan yang memicu kontroversi juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memanggul sekarung beras di pundak kiri saat meninjau lokasi banjir bandang di Koto Panjang Ikur Koto, Koto Tangah, Padang. Video yang diunggah di Instagram @zul.hasan itu justru memicu kritik netizen, menyebutnya sebagai pencitraan.
Peran Pejabat dan Respons Masyarakat
Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, juga memicu kontroversi dengan menyuarakan “kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup,” saat kepala negara mengunjungi daerahnya pada Senin (1/12). Partai Golkar kemudian mengklarifikasi pernyataan tersebut, menyebutnya sebagai ekspresi kegembiraan karena presiden merespons cepat penanganan bencana.
Prabowo Subianto saat meninjau lokasi pengungsian di Kompleks Bumi Kasai Permai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat pada Senin (01/12) menyinggung pemberantasan korupsi di hadapan korban bencana. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mengelola uang rakyat agar bisa membantu masyarakat saat dilanda kesusahan.
Penilaian Pengamat dan Masyarakat
Pengamat kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, menyampaikan bahwa pemerintah harus “meningkatkan komunikasi” di tengah duka yang dialami para korban bencana. “Ini pembelajaran… perlu empati yang lebih baik,” ujar Eko Teguh Paripurno.
Peneliti Sosial Nanyang Technological University Singapura, Sulfikar Amir, menilai rangkaian kontroversi itu akibat pemerintah “meremehkan kondisi di lapangan.” Menurutnya, pemerintah semestinya bersikap “over estimate daripada under estimate.”
Penanganan Bencana yang Dinilai Kurang Maksimal
BBC News Indonesia mewawancarai sejumlah korban bencana untuk mengetahui sejauh mana penanganan bencana yang telah dilakukan pemerintah. Mereka mengaku penanganan dari pemerintah belum maksimal, kendati bencana sudah berlangsung sepekan di beberapa daerah.
Mulyani, yang memiliki keluarga di Langsa, Aceh, menyebut penanganan pemerintah di daerah tersebut masih minim. Ia menyebut bahwa tidak ada titik pengungsian yang jelas di Langsa, begitu pula lokasi dapur umum bagi para korban banjir.
Kondisi tak lebih baik menimpa warga Aceh Tengah hingga hari ketujuh bencana. Kabupaten yang terletak di tengah provinsi Aceh itu masih terputus dan sulit diakses, sehingga distribusi bantuan pun terbatas.
Harapan dan Saran untuk Penanganan Bencana
Mustafa Kamal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Tengah, menyampaikan bahwa penanganan bencana di wilayahnya sangat lambat. Ia menyatakan bahwa penanganan bencana kali ini dinilai lambat karena kurangnya empati dari pejabat pemerintah.
Eko Teguh Paripurno menyarankan pemerintah untuk segera “memperbanyak pos menyamping”, alih-alih pos komando (posko). Dalam penanganan kebencanaan, pos menyamping merupakan unit paling kecil yang berfungsi untuk mendata korban daerah terisolir, memberikan layanan kesehatan ringan, dan mendistribusikan logistik.
Wartawan Iwan Bahagia di Aceh Tengah dan Halbert Chaniago di Agam berkontribusi dalam laporan ini.
