Pemulangan 15 Warga Sumsel yang Terlantar di Kamboja Masih Berlangsung
Sebanyak 15 warga Sumatera Selatan yang dilaporkan menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja atau job scam di Kamboja telah dihubungi pemerintah daerah setempat. Proses pemulangan mereka masih berlangsung, dan kondisi para pemuda tersebut saat ini dalam keadaan aman serta bisa berkomunikasi dengan keluarga maupun pemerintah.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan, Waydinsyah, menjelaskan bahwa para pemuda tersebut kini berada di tempat penampungan milik Indonesia sembari menanti kelengkapan dokumen perjalanan. Beberapa di antaranya tidak lagi memegang paspor karena dokumen tersebut ditahan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Untuk dapat kembali ke Tanah Air, mereka perlu memiliki dokumen pengganti berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) serta izin keluar (exit permit) dari otoritas setempat. Proses pengurusan ini difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di Kamboja, termasuk pengurusan administrasi keimigrasian.
Lamanya proses pemulangan dipengaruhi oleh banyaknya kasus serupa yang sedang ditangani. Biasanya proses bisa memakan waktu 24 hari hingga satu bulan, tergantung kelengkapan dokumen. Jika dokumen sudah lengkap maka bisa segera pulang. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk membantu biaya pemulangannya.
Waydinsyah menambahkan bahwa persoalan pekerja migran nonprosedural (ilegal) di Kamboja, Laos, dan Myanmar tidak hanya dialami warga Sumatera Selatan. Dari Bangka Belitung saja tercatat ratusan orang, belum termasuk dari Jawa Barat, Jakarta, serta provinsi lainnya.
Pada 2025, pemerintah telah memulangkan ratusan WNI melalui satu kali pemulangan kolektif. Memasuki awal 2026, puluhan orang lainnya kembali dalam proses pemulangan. “Ini kerja besar. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Disnaker, Imigrasi, hingga Kementerian Luar Negeri harus bersama-sama menangani,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, perekrut merupakan sesama warga Indonesia, bahkan orang yang dikenal dekat oleh korban. Modus yang digunakan umumnya melalui media sosial dengan profil yang terlihat meyakinkan, menawarkan pekerjaan sebagai operator, sopir, pegawai restoran, dan sebagainya.
BP3MI Sumsel mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergoda tawaran kerja di luar negeri tanpa kontrak resmi. Calon pekerja migran disarankan berkonsultasi terlebih dahulu ke Dinas Tenaga Kerja atau BP3MI guna memastikan legalitas perusahaan perekrut.
“Kalau pekerjaan migran itu resmi, pasti tercatat secara elektronik. Kami punya datanya. Kalau tidak tercatat, artinya ilegal,” tegas dia. Ia turut mendorong korban maupun keluarga untuk berani melaporkan kasus tersebut ke kepolisian atau kantor BP3MI agar perekrut dapat diproses hukum.
Penyelidikan Kasus TPPO di Kamboja Dilakukan Bersama Pihak Terkait
Sementara itu, Polda Sumsel juga melakukan penyelidikan terkait kasus 15 warga Palembang yang terlantar di Kamboja dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menyampaikan bahwa pihaknya masih mendalami informasi tersebut. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi yang diterima terkait dugaan perdagangan orang. “Sedang diselidiki bersama dengan pihak Pemerintah Provinsi dan Ditres PPA dan PPO, kemungkinan akan ada satuan tugas yang dibentuk.”
Secara terpisah, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pencegahan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda Sumsel, Kombes Pol Andes Purwanti, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel. “Kami sudah koordinasi dengan BP3MI terkait hal ini. Melalui agen mana warga ini berangkat, masih kami dalami apakah ada dugaan tindak pidana perdagangan orang juga masih dalam penyelidikan.”
Harapan Warga Jambi untuk Dibantu Pemerintah
Andri Budi Sanjaya, warga Jambi yang dilaporkan jadi korban TPPO di Kamboja, memperoleh informasi dari rekannya asal Palembang, Farel Farezi, bahwa sekitar 15 korban dari Sumatera Selatan sudah dihubungi langsung oleh pemerintah daerah setempat. “Untuk korban Palembang, 15 orang sudah ditelepon sama pihak pemerintah Palembang dan Balai Pelayanan Imigrasi Palembang,” ujarnya.
Menurut Andri, para korban tersebut dijanjikan akan segera dipulangkan ke Indonesia, yang juga menumbuhkan harapan bagi dirinya dan korban asal Jambi lainnya agar mendapat perhatian serupa. “Saya berharap ada pihak Pemerintah Jambi yang menghubungi saya,” katanya. Namun, ia mengaku belum dapat informasi dari pemerintah di Provinsi Jambi terkait pemulangan mereka.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi, Akhmad Bestari, menyebut para pekerja berangkat tanpa melalui prosedur resmi maupun agen yang terdaftar. “Jadi kalau kita lihat ada beberapa hari ini viral di TikTok ya mereka itu dapat informasi itu malah dari Facebook gitu,” katanya.
Ia menjelaskan, Provinsi Jambi memiliki balai resmi pengelola tenaga kerja migran bernama BP4MI. “Jadi, kalau yang saluran resmi itu, mereka (TKI) terdaftar di imigrasi, terus terdaftar di Kementerian Imigran.” Terkait kondisi warga Jambi yang menjadi korban di Kamboja tersebut, Bestari menyarankan untuk berkoordinasi dengan BP4MI Jambi.
“Kalau mereka tuh resmi, mereka pasti berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Makanya untuk melihat itu, lebih bagus berkoordinasinya ke BP4MI Jambi untuk tahu saluran cara apa lowongan yang dibutuhkan terus syarat-syarat yang dibutuhkan. Jadi, mereka berangkat itu dengan secara resmi,” lanjutnya.
Ia juga meminta keluarga korban segera melapor jika mengetahui adanya anggota keluarga yang berangkat secara ilegal. “Misalnya, ada keluarganya yang diketahui atau diduga berangkat ke luar negeri secara ilegal biar kami bisa pantau, biar kami bisa lihat datanya seperti apa.”
