Presiden Prabowo Subianto akan segera terbang ke Teheran untuk menjadi pihak ketiga yang menengahi konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang menyatakan bahwa negara ini siap menjadi fasilitator dalam dialog antara para pihak yang sedang berselisih.
Beberapa waktu lalu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dunia setelah Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan terhadap ibukota negara tersebut, yaitu Teheran, pada hari Sabtu, 28 Februari 2026. Peristiwa ini memicu krisis diplomatik yang semakin memanas.
Langkah Presiden Prabowo untuk menjadi mediator mendapatkan berbagai respons dari kalangan politisi dan tokoh nasional. Beberapa di antaranya memberikan dukungan, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan yang tidak realistis.
Tanggapan dari Anggota DPR
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar
Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR dari fraksi Golkar, mengapresiasi langkah Presiden menawarkan diri menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Dave, prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia menempatkan negara ini sebagai bangsa yang tidak berpihak. Namun, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya dialog dan perdamaian.
Komisi I DPR menekankan bahwa pendekatan diplomasi harus dilakukan dengan hati-hati. Dave menegaskan bahwa sikap diplomatis dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif harus menjadi prioritas.
Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan
Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan, menyatakan bahwa rencana Presiden menjadi mediator antara AS dan Iran sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Upaya ini juga dinilai sesuai dengan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia.
Namun, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa langkah ini harus melalui perhitungan matang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa fasilitator dialog harus diterima oleh kedua belah pihak.
Menurut dia, saat ini gerak diplomasi Indonesia lebih condong ke poros Amerika Serikat dan Israel melalui keterlibatan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. “Sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ujarnya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai upaya mendamaikan dua negara yang sedang berselisih tidak mudah. JK mengambil contoh konflik Israel dan Palestina yang hingga kini masih sulit diselesaikan. Menurut JK, kondisi geopolitik global ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat.
Selain itu, JK menilai Indonesia tidak berada dalam posisi setara dengan AS. Menurut dia, perjanjian perdagangan resiprokal atau agreement on reciprocal trade (ART) yang diteken dengan AS tidak seimbang dan justru merugikan Indonesia.
“Itu saja kita tidak setara (dengan) Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu?” kata JK.
Tanggapan dari Dino Patti Djalal
Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, menilai ide Presiden Prabowo tidak realistis. Alasannya, Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga ketika melancarkan serangan militer. “Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” katanya.
Dino yakin Presiden AS Donald Trump tidak ingin Indonesia ikut campur. Sebab, menurut Dino, saat ini Trump sedang gelap mata ingin menumbangkan pemerintahan Iran.
Alasan lain adalah pemerintah Iran belakangan ini tidak dekat dengan pemerintah RI. Dino mencatat, dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah mengunjungi Iran ataupun bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. “Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau,” katanya.
Sultan Abdurrahman dan Ervana Trikanaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
