Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar: Kondisi yang Membuat Tiga Bupati Menyerah
Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), tiga bupati di Aceh memilih menyerah dalam menangani krisis ini. Alasannya adalah keterbatasan anggaran dan sarana yang mereka miliki. Sementara itu, Bupati Aceh Timur masih bertahan meski hanya dalam hitungan hari tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
- Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar: Kondisi yang Membuat Tiga Bupati Menyerah
- Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Presiden Prabowo
- Korban Jiwa dan Kondisi Wilayah Terdampak
- Akses dan Logistik yang Masih Terhambat
- Bantuan Pemerintah dan Organisasi Internasional
- Peran IKM Kaltim dalam Menggalang Bantuan
- Kesulitan Logistik dan Kebutuhan Pokok
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, mengungkapkan bahwa ada tiga kabupaten di Aceh yang telah menyerah menangani bencana, yaitu Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Pidie Jaya. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih berjuang memberikan bantuan kepada warga daerahnya, meskipun kondisi banjir tak kunjung surut.
Iskandar menjelaskan bahwa kesulitan utama yang dihadapi adalah tidak adanya alat berat dan anggaran yang cukup. Meskipun daerah memiliki alat berat, kondisinya rusak berat dan tidak bisa digunakan. Anggaran yang tersedia pun sangat terbatas, hanya sekitar Rp800 juta dari total Rp2 miliar yang dialokasikan untuk BTT.
“Kalau pemerintah pusat membiarkan kami berjuang sendiri, dua atau tiga hari lagi saya juga akan angkat bendera putih,” ujarnya dengan nada khawatir.
Ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan logistik seperti beras, minyak goreng, dan air mineral sangat terbatas. Bahkan, pengungsi tidak memiliki gas untuk memasak, sehingga harus mencari kayu kering untuk memanaskan makanan.
Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Presiden Prabowo
Menanggapi keluhan Bupati Aceh Timur, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Mahari, menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana ini.
Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lokasi bencana pada Senin lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menghemat anggaran untuk memberikan bantuan kepada warga desa dan kecamatan yang terdampak.
“Bapak Presiden mengunjungi Aceh untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat juga tidak setengah-setengah dalam membantu pemerintah daerah upaya tanggap darurat ini,” ujar Abdul.
Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalur yang putus hingga jembatan-jembangan yang rusak.
Korban Jiwa dan Kondisi Wilayah Terdampak
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Selasa (2/12) sore mencapai 708 jiwa. Selain itu, tercatat 499 orang masih hilang.
Di Sumatera Utara, korban meninggal dunia mencapai 294 jiwa dan 155 jiwa lainnya dilaporkan masih hilang. Di Aceh, hingga hari ini tercatat sebanyak 218 jiwa meninggal dunia dan 227 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Sementara itu, di Sumatera Barat, dilaporkan 196 jiwa meninggal dunia dan 117 jiwa lainnya hilang.
Akses dan Logistik yang Masih Terhambat
Meski beberapa wilayah di Sumatera Utara mulai dapat diakses, akses darat menuju Sibolga masih terbatas. Hanya kendaraan kecil yang bisa melewati jalur tersebut. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan agar truk kecil bisa masuk ke Sibolga secepatnya untuk pengiriman bantuan.
Di Aceh, masih terdapat beberapa titik yang belum dapat dilalui karena genangan air mencapai sekitar 80 cm. Untuk kebutuhan alat berat, pemerintah memaksimalkan penyedia jasa yang berada di sekitar lokasi bencana. Jika jumlahnya tidak mencukupi, alat berat akan didatangkan dari provinsi lain.
Bantuan Pemerintah dan Organisasi Internasional
Pemerintah Indonesia telah mendistribusikan bantuan berupa 34.000 ton beras dan 6,8 juta liter minyak goreng ke wilayah-wilayah terdampak, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi telah mengirim tim tanggap cepat dan pasokan medis penting ke daerah-daerah terdampak.
Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyoroti bahwa bencana ini merupakan pengingat nyata dampak krisis iklim, yang memicu cuaca ekstrem semakin sering dan intens.
Peran IKM Kaltim dalam Menggalang Bantuan
Banjir bandang yang mengoyak Sumatera meninggalkan duka dan kecemasan bagi para perantau Minang di Kalimantan Timur. Separuh keluarga anggota Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kaltim dilaporkan terdampak, sejumlah kampung terisolasi, dan akses bantuan hanya mengandalkan udara.
Di tengah kepanikan itu, IKM Kaltim bergerak cepat menggalang donasi untuk kampung halaman mereka. DPW IKM Kaltim menyampaikan duka cita atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Kesulitan Logistik dan Kebutuhan Pokok
Warga di wilayah terdampak mengalami kesulitan dalam mengakses logistik. Banyak rumah rata dengan tanah, dan sejumlah warga masih hilang. Komunikasi sempat terputus total selama dua hari karena listrik padam dan jaringan telekomunikasi terganggu.
Akses darat juga terputus akibat jalan amblas dan jembatan putus. Mobil roda empat belum bisa masuk, sehingga bantuan dari provinsi pun lewat helikopter. Bencana tersebut juga memutus pasokan kebutuhan pokok karena sawah tergerus banjir, kebun rusak, dan ternak hilang terbawa arus.
Melihat kondisi tersebut, IKM PPU bergerak cepat menggalang donasi sejak Jumat (28/11) lalu. Pengurus dari 10 kabupaten/kota di Kaltim turut berpartisipasi. Afrudin menyebut bantuan akan difokuskan dalam bentuk uang agar lebih mudah disalurkan.
