Anggota DPRK Aceh Utara Minta BNPB Selesaikan Huntara Korban Banjir Sebelum Lebaran

Bayu Purnomo
4 Min Read

DPRK Aceh Utara Minta Percepatan Pembangunan Hunian Sementara

DPRK Aceh Utara menyoroti pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir di daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera menyelesaikan 2.449 unit Huntara agar para korban dapat merayakan lebaran dalam kondisi yang lebih layak.

Pembangunan Huntara ini menjadi fokus utama karena masyarakat korban banjir diperkirakan akan merayakan Hari Raya Idulfitri pada 20–21 Maret 2026, sementara sebagian besar unit masih dalam proses pengerjaan. Wakil Ketua Fraksi Karya Independen Amanat Sejahtera (KIAS) DPRK Aceh Utara, Fakhrurrazi, S.IP, menyampaikan bahwa pemantauan langsung terhadap progres pembangunan menunjukkan bahwa sebagian besar unit belum rampung.

“Selebihnya, hasil pemantauan kita, belum rampung. Karena itu kita berharap proses pembangunan dipercepat, karena waktu kerja praktis tidak sampai sepekan lagi,” ujar Fakhrurrazi.

Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan jika para korban banjir masih harus menjalani aktivitas lebaran di tenda pengungsian. Apalagi, sebagian besar warga terdampak sudah menjalani ibadah puasa Ramadhan dalam kondisi terbatas di tempat pengungsian.

Fakhrurrazi juga menekankan bahwa meskipun pembangunan perlu dipercepat, kualitas fisik bangunan tetap harus diperhatikan. Ia mengingatkan agar tidak sampai penderitaan korban banjir bertambah dalam bentuk lain selama mereka tinggal di hunian sementara.

Percepatan Rehabilitasi Lahan Pertanian

Selain masalah hunian sementara, DPRK Aceh Utara juga menyoroti lambannya proses pemulihan infrastruktur pascabencana, khususnya di sektor pertanian. Fakhrurrazi mendesak kementerian terkait agar segera mengerahkan tambahan alat berat ke Aceh Utara guna mempercepat proses rehabilitasi.

Menurutnya, salah satu program yang sangat ditunggu masyarakat saat ini adalah program padat karya pertanian untuk membersihkan lumpur yang menutupi area persawahan warga akibat banjir.

“Petani sangat menunggu pembersihan sawah tersebut. Sampai sekarang belum berjalan secara maksimal. Karena itu kami berharap kementerian terkait dapat mempercepat program ini sesuai instruksi Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan pemulihan sektor pertanian sangat penting karena banyak masyarakat Aceh Utara menggantungkan kehidupan mereka dari sektor tersebut. Jika proses pembersihan sawah dan rehabilitasi lahan pertanian dapat segera dilakukan, maka para petani dapat kembali mengolah lahan mereka dan memulai aktivitas produksi pertanian setelah bencana banjir.

Penghargaan atas Pembangunan Hunian Tetap

Di sisi lain, Fakhrurrazi juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah pusat yang telah membangun hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir di Kecamatan Lapang. Pembangunan Huntap tersebut dinilai berjalan sangat cepat sehingga sebagian pengungsi sudah dapat menempatinya.

“Kami mengapresiasi kerja cepat pembangunan hunian tetap di Kecamatan Lapang yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Saat ini sebagian pengungsi sudah bisa menempati hunian tersebut,” katanya.

Meski demikian, ia berharap pembangunan hunian sementara di wilayah lainnya juga dapat segera diselesaikan agar seluruh korban banjir memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Tantangan yang Dihadapi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Huntara antara lain:

  • Kurangnya koordinasi antarinstansi terkait.
  • Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan hunian sementara.
  • Keterlambatan dalam distribusi bahan baku dan alat konstruksi.

DPRK Aceh Utara berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Langkah-Langkah yang Diharapkan

Untuk mempercepat proses pembangunan, beberapa langkah yang diharapkan antara lain:

  • Peningkatan intensitas pengawasan terhadap proyek pembangunan Huntara.
  • Penambahan tenaga kerja dan alat berat untuk mempercepat pengerjaan.
  • Peningkatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan Huntara dapat selesai tepat waktu, sehingga korban banjir dapat merayakan lebaran dengan lebih nyaman dan aman.


Share This Article
Penulis yang terbiasa meliput isu-isu pemerintahan, ekonomi, hingga gaya hidup ringan. Ia gemar bersepeda sore dan merawat tanaman hias di rumah. Rutinitas sederhana itu membantunya menjaga fokus dan kreativitas. Motto: "Berpikir jernih menghasilkan tulisan yang kuat."
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *