Pemerintah Desa Taaba Tetapkan APBDes Tahun Anggaran 2026
Pemerintah Desa Taaba bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2026 sebesar Rp 661.679.000. Penetapan tersebut dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) yang berlangsung di Kantor Desa Taaba.
Musdes tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah desa, BPD, pendamping desa serta masyarakat. Kegiatan ini berjalan secara partisipatif dengan kehadiran sebanyak 103 orang warga desa yang turut memberikan dukungan terhadap perencanaan pembangunan desa ke depan.
Kepala Desa Taaba, Ida Hoar Nahak, menjelaskan bahwa penetapan APBDes tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD serta disaksikan langsung oleh masyarakat. Ia menyatakan bahwa anggaran yang telah ditetapkan akan digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pembangunan desa selama tahun 2026.
Struktur Pendapatan APBDes
Dalam postur APBDes yang telah disepakati, total pendapatan Desa Taaba sebesar Rp661.679.000 berasal dari beberapa komponen pendapatan. Dana desa (DD) dari pemerintah pusat sebesar Rp266.530.000, alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp376.874.000, bagi hasil pajak dan retribusi (BHP/R) sebesar Rp15.775.000 serta pendapatan asli desa (PADes) sebesar Rp2.500.000.
Anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang dibagi dalam lima bidang utama. Berikut rinciannya:
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memperoleh alokasi anggaran terbesar yakni Rp375.559.000.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dialokasikan sebesar Rp135.645.000.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mendapat anggaran sebesar Rp30.130.000.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan Rp98.745.000.
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa memperoleh alokasi sebesar Rp21.600.000.
Prioritas Pembangunan Desa
Khusus untuk dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp266.530.000, Ida Hoar Nahak menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada delapan prioritas pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025.
Delapan prioritas tersebut meliputi:
- Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai (BLT).
- Penguatan ketahanan pangan dan energi.
- Peningkatan layanan dasar kesehatan termasuk penanganan stunting.
- Pembangunan desa yang berketahanan iklim dan tanggap bencana.
- Mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Pembangunan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai.
- Pengembangan desa digital.
- Pembiayaan program prioritas lain yang berskala desa.
Program Prioritas dalam APBDes 2026
Menurut Ida, program-program yang dimasukkan dalam APBDes 2026 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan merupakan hasil dari usulan yang muncul dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sebelumnya.
Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan antara lain:
- Penyaluran BLT kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
- Pengadaan viber untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
- Perbaikan jalan desa.
- Pengadaan benih kacang hijau untuk mendukung sektor pertanian.
- Pengadaan ternak babi sebagai upaya memperkuat ekonomi keluarga.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Ida Hoar Nahak menilai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa tahun ini sangat tinggi, terlihat dari antusiasme warga yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa. Kehadiran masyarakat yang mencapai 103 orang menunjukkan semangat warga Desa Taaba untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan desa.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPD yang telah bekerja sama dengan pemerintah desa dalam menyelenggarakan musdes penetapan APBDes dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pendamping desa yang telah membantu memfasilitasi jalannya musyawarah tersebut.
Ida berharap seluruh masyarakat dapat terus mendukung pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2026 dengan berpartisipasi aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan desa.
