Bupati Aceh Selatan Mengklarifikasi Perjalanan Umrah di Tengah Banjir
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, akhirnya memberikan penjelasan mengenai keberangkatannya ke Tanah Suci saat wilayahnya dilanda banjir besar. Ia menyatakan bahwa terjadi miskomunikasi terkait izin perjalanan luar negeri karena gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi di daerahnya. Akibatnya, ia baru mengetahui penolakan izin setelah tiba di Makkah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung menelepon Bupati Aceh Selatan yang sedang menjalani ibadah umrah. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi atas kepergian Mirwan saat Aceh Selatan dilanda bencana banjir.
Menurut keterangan dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, dalam pembicaraan tersebut Mirwan mengakui bahwa ia berangkat umrah tanpa izin resmi dari Mendagri maupun Gubernur Aceh. Ia juga menyampaikan rencana kepulangannya ke Indonesia pada Minggu (7/12/2025).
Kemendagri telah mengirim tim Inspektorat Jenderal ke Aceh untuk melakukan pemeriksaan setelah Mirwan kembali. Hal ini menjadi langkah awal dalam proses investigasi terkait kepergian bupati di tengah situasi darurat.
Penolakan Izin dan Larangan dari Gubernur Aceh
Sebelumnya, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Mirwan berangkat umrah tanpa izin resmi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, juga membenarkan bahwa ia tidak menandatangani permohonan izin perjalanan luar negeri Mirwan, bahkan sempat melarang keberangkatan tersebut.
Mualem menyatakan bahwa larangan itu sudah disampaikan sebelum Mirwan berangkat, namun bupati tetap memilih untuk pergi. Ia mengatakan, “Tidak saya teken (surat izin perjalanan luar negeri). Walaupun Mendagri yang teken ya udah, itu terserah sama dia. Tapi, kami tidak teken. (Sudah diimbau) untuk sementara waktu jangan pergi, (tapi tetap) dia pergi juga, terserah,” ujar Mualem.
Alasan Perjalanan Umrah
Mirwan memberikan klarifikasi bahwa ia baru mengetahui adanya penolakan dari Gubernur Aceh setelah tiba di Makkah. Gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi di Aceh Selatan membuat informasi tersebut terlambat sampai. Ia juga menyatakan bahwa ia telah turun ke lapangan lebih dulu untuk memantau warga terdampak dan memastikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sebelum memenuhi nazar umrah yang sudah lama direncanakan.
Plt Sekda Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, membantah narasi bahwa Mirwan meninggalkan warganya. Menurutnya, bupati telah meninjau sejumlah lokasi banjir dan turut menyalurkan bantuan logistik sebelum berangkat. Ia juga menyebut bahwa Mirwan telah memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk bergerak cepat menangani banjir.
Tanggapan Publik dan Kritik
Keputusan Mirwan berangkat umrah menuai kritik keras dari publik, terutama setelah fotonya bersama istri beredar di media sosial. Terlebih, keberangkatan tersebut dilakukan beberapa hari setelah ia menandatangani surat ketidaksanggupan menangani banjir tanpa bantuan pemerintah provinsi dan pusat.
Surat tersebut ditandatangani Mirwan pada Kamis (27/11/2025), kemudian ia berangkat umrah bersama keluarga pada Selasa (2/12/2025). Meski demikian, Mirwan menyatakan bahwa situasi di Aceh Selatan sudah terkendali sebelum ia melakukan perjalanan.
Situasi di Aceh Selatan
Diva Samudra Putra menjelaskan bahwa Bupati beserta istrinya sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya. Ia juga menyebut bahwa Mirwan turut serta dalam penyaluran bantuan logistik ke lokasi pengungsian di beberapa titik wilayah Trumon Raya.
Ia menegaskan bahwa narasi yang menyebut Bupati meninggalkan masyarakat dalam kondisi tidak tertangani adalah tidak benar. Mirwan, kata Diva, telah memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando agar penanganan korban banjir bisa dilakukan semaksimal mungkin.
Kesimpulan
Peristiwa ini menjadi sorotan publik, dengan berbagai pandangan yang muncul baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat. Meski ada kritik terhadap keputusan Mirwan, ia tetap berpegang pada alasan pribadi dan situasi yang dianggapnya sudah terkendali. Proses investigasi oleh Kemendagri akan menjadi langkah penting dalam menentukan tanggung jawab dan kebijakan yang tepat di masa depan.
