Dana Rp 500 Miliar Disiapkan untuk Penanganan Bencana di Aceh dan Sumatera
Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk menanggulangi dampak banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Meskipun anggaran tersebut sudah disiapkan, pemerintah belum juga menetapkan status bencana nasional bagi peristiwa ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus pada penanganan darurat dengan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia. Hal ini dilakukan alih-alih segera menetapkan status bencana nasional.
“Kalau sampai 2 hari terakhir ini kurang lebih masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” ujar Prasetyo dalam wawancara dengan media di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Ia menjelaskan bahwa pemerintah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, termasuk dalam hal penanganan darurat dan dukungan dari pemerintah pusat kepada daerah.
Prasetyo menekankan bahwa penanganan darurat menjadi prioritas utama, bukan sekadar status bencana. “Yang paling penting adalah penanganannya, jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif semua sumber daya nasional dikerahkan, sementara pilihan itu yang diambil.”
Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan status bencana nasional jika diperlukan. “Untuk sementara ini belum (membuka peluang untuk bantuan asing) ya meskipun, kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat, baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan. Kami mengucapkan terima kasih.”
Namun, pemerintah tetap percaya diri dalam menghadapi situasi ini. “Kami merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk apa namanya mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Nanti kita lihatlah kalau pada waktunya kita memerlukan ya kita akan sejauh ini berarti belum membutuhkan.”
Penyaluran Bantuan Sosial dan Logistik
Dari sisi pangan, pemerintah menjelaskan bahwa stok pasokan masih cukup. Selain itu, pihaknya intens berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM dapat didistribusikan ke seluruh wilayah. Bahkan, BBM juga akan didrop dari udara untuk mempercepat distribusi di tengah kondisi darurat.
“BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan droping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” tambah Prasetyo.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan penambahan anggaran jika diperlukan. “Anggaran cukup. Jadi, kan di dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang di peruntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan gitu,” tegas Prasetyo.
Bantuan Sosial Dari Kementerian Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa dana sebesar Rp25 miliar dari Kementerian Sosial telah tersalurkan, baik dalam bentuk natura maupun dukungan operasional dapur umum. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan baku dan pembiayaan SDM.
Kemensos mengoperasikan sekitar 30 dapur umum, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dibangun bersama dinas sosial setempat yang tersebar di tiga provinsi. Lebih dari 570 SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dikerahkan untuk mendukung operasional dapur umum, mampu menghasilkan sekitar 80 ribu bungkus makanan setiap hari.
Selain itu, Kemensos juga akan menyalurkan santunan untuk ahli waris korban meninggal sebesar Rp15 juta dan bantuan Rp5 juta bagi korban luka berat.
Koordinasi Pemerintah Daerah dan Program Pemberdayaan
Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian PUPR, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melakukan identifikasi dan perencanaan pembangunan hunian. Setelah asesmen lanjutan, pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan bagi warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, maupun mata pencaharian.
“Ini kerja bersama, sinergi, dan gotong royong untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” tegas Gus Ipul.
