TB Hasanuddin Menyampaikan Kritik terhadap Status Siaga 1 TNI
TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyampaikan kritik terhadap status siaga 1 TNI yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Menurutnya, dampak militer konflik Timur Tengah terhadap Indonesia masih jauh dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menetapkan status tersebut.
TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa ia mempertanyakan prolog atau pembuka dalam surat perintah kesiapsiagaan TNI Siaga 1. Menurutnya, prolog tersebut menimbulkan banyak pertanyaan karena tidak adanya ancaman serangan langsung ke Indonesia.
“Secara pasti, saya kira dampak militer itu masih jauh,” ujar TB Hasanuddin dalam program Satu Meja di kanal YouTube KompasTV, Rabu (11/3/2026). “Sehingga saya bertanya ketika ada sebuah prolog STR yang mengatakan karena situasi adanya peperangan antara Amerika dan Israel lawan Iran kemudian di-siagasatu-kan, itu justru menimbulkan banyak pertanyaan dari saya pribadi sendiri.”
Status siaga dalam militer merupakan alat kendali komando dari Panglima TNI kepada satuan pasukan untuk latihan dan mempersiapkan kekuatan atau pengerahan prajurit dalam kondisi tertentu. TB Hasanuddin menjelaskan bahwa status siaga memiliki beberapa tahapan, yaitu Siaga 3 yang berada dalam kondisi normal, Siaga 2 ketika muncul ancaman dengan separuh kekuatan yang berjaga, dan Siaga 1 ketika eskalasi naik.
Menurut TB Hasanuddin, jika prolog surat perintah TNI Siaga 1 dihubungkan dengan konflik di Timur Tengah, itu masih terlalu dini. Menurutnya, tidak ada ancaman serangan, terlebih yang dari darat, yang mengarah ke Indonesia. Sebab, perang AS-Israel vs Iran adalah perang dengan serangan udara, belum serangan darat.
“Jika pun untuk siap siaga sebagai antisipasi konflik Timur Tengah, maka seharusnya TNI bersiaga di sektor Angkatan Udara-nya,” tambahnya. “Kalau penjelasannya panglima itu adalah bahwa ini hanya untuk menguji kesiapsiagaan, salah satunya juga bencana, tapi juga tidak dibantah kalau memang itu kaitannya dengan situasi yang saya mendengarkan langsung penjelasan dari Kapuspen TNI, prolognya bahwa itu adanya kondisi perang di Timur Tengah.”
TB Hasanuddin juga menilai bahwa penempatan pasukan di Kelapa Gading terlalu dini. “Nah, kalau ini saya melihat dihubungkan, misalnya siaga ada penempatan pasukan di Kelapa Gading, itu too early lah kalau menurut saya. Malah menimbulkan pertanyaan ya, karena belum tentu ada pasukan darat dari mana, mungkin dari Israel mau mendarat atau bagaimana, enggak jelas ya begitu.”
Instruksi TNI Siaga 1
Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan perintah Siaga Tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Asia Barat (Timur Tengah). Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Dalam telegram itu disebutkan bahwa semua satuan TNI harus meningkatkan kesiapsiagaan operasional seiring meningkatnya dinamika konflik internasional dan potensi dampaknya terhadap situasi keamanan di dalam negeri. Tujuh instruksi dalam Telegram Siaga Tingkat 1 berkaitan dengan dampak serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran terhadap kondisi dalam negeri, sehingga dipandang perlu dilakukan penjagaan ketat objek vital transportasi darat (stasiun kereta, terminal, dll), laut (pelabuhan) dan udara (bandara).
Status Siaga Tingkat 1 tersebut berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
Poin-Poin dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026
- Pertama, Pangkotamaops TNI diminta menyiagakan personel dan alutsista untuk melakukan patroli di objek vital strategis dan pusat perekonomian.
-
Objek vital meliputi bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, hingga fasilitas penting seperti kantor perusahaan listrik negara dan lain-lain.
-
Kedua, Kohanudnas diminta melakukan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
-
Ketiga, Bais TNI diminta memerintahkan atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk mendata dan memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI), serta menyiapkan rencana evakuasi apabila diperlukan.
-
Bais diminta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.
-
Keempat, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar untuk menjaga kondusifitas DKI Jakarta.
-
Kelima, satuan intelijen TNI diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan potensi kelompok yang memanfaatkan situasi di Timur Tengah untuk membuat situasi dalam negeri tidak kondusif.
-
Keenam, Balakpus TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
-
Ketujuh, setiap perkembangan situasi yang terjadi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
