Larangan Impor Drone Asing oleh FCC AS
Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat resmi melarang impor dan penjualan drone baru serta komponen dari produsen asing, termasuk dua vendor ternama asal Tiongkok, DJI dan Autel Robotics. Aturan ini berlaku mulai tanggal 23 Desember 2025. Drone DJI yang sudah beredar di pasar AS tetap diperbolehkan digunakan dan dijual, namun model baru yang dirilis setelah aturan tersebut berlaku tidak bisa masuk ke pasar negara Paman Sam.
DJI mengecam keputusan ini dan menganggap larangan tersebut sebagai tindakan proteksionis. Sementara itu, pemerintah AS sejak lama memperketat pengawasan terhadap drone China sambil mendorong produksi drone dalam negeri.
Daftar “Covered List” dan Risiko Keamanan Nasional
Aturan FCC menempatkan DJI dan produsen drone asing lainnya ke dalam daftar yang disebut “Covered List”. Entitas yang masuk dalam daftar ini dianggap membawa risiko yang tidak dapat diterima bagi keamanan nasional AS, sehingga tidak mendapat izin untuk diedarkan di AS.
Namun, larangan ini tidak berlaku untuk drone dan komponen DJI serta Autel Robotics yang sudah dirilis sebelum aturan berlaku. Artinya, konsumen masih bisa membeli pesawat tanpa awak eksisting dari merek-merek yang dilarang. Selain itu, drone yang sudah dibeli sebelumnya juga tidak terkena dampak larangan ini, sehingga pengguna dapat terus menggunakan drone DJI dengan aman.
Protes dari DJI
Merespons larangan tersebut, DJI menyatakan kekecewaannya karena kebijakan ini bisa berdampak pada pengguna di AS. Drone perusahaan asal Tiongkok ini digunakan secara luas di seluruh AS untuk berbagai kepentingan, seperti inspeksi infrastruktur, konstruksi, pemantauan tanaman hingga videografi profesional maupun amatir.
DJI juga menegaskan bahwa penilaian FCC terkait “kekhawatiran keamanan” tidak berdasar. Juru bicara perusahaan menyampaikan bahwa meskipun DJI tidak disebut secara khusus, tidak ada informasi resmi tentang apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat keputusan ini.
Larangan FCC ini muncul setelah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2025 disahkan oleh Kongres AS pada tahun lalu. UU tersebut mewajibkan peninjauan keamanan peralatan yang diproduksi oleh DJI, Autel, dan produsen drone asing lainnya, paling lambat 23 Desember 2025.
Peninjauan dan Kepatuhan DJI
DJI telah menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah AS dalam proses peninjauan dan pemeriksaan produknya. Dalam surat yang ditujukan kepada para pejabat AS, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Adam Wels, Kepala Kebijakan Global DJI, menyatakan: “Kami siap bekerja sama dengan Anda, bersikap terbuka dan transparan, serta memberi Anda informasi yang diperlukan untuk menuntaskan peninjauan menyeluruh.”
Namun, alih-alih melakukan inspeksi seperti yang diharapkan DJI, FCC justru mengklaim bahwa keputusan mereka didasarkan pada penentuan badan antarlembaga yang dibentuk oleh Gedung Putih. Lembaga tersebut menyimpulkan bahwa drone dan komponen buatan asing “memungkinkan pengawasan terus-menerus, eksfiltrasi data, dan operasi destruktif di wilayah AS.”
Pengawasan Terhadap Drone China oleh Pemerintah AS
Selain DJI, Autel Robotics juga merupakan produsen drone asal Tiongkok. Meski aturan FCC tidak secara spesifik menyebutkan Tiongkok, pemerintah AS telah lama mengawasi drone dari negara tersebut.
Sejak tahun 2017, Angkatan Darat AS melarang penggunaan drone DJI karena dinilai rentan akan keamanan siber. Pada tahun yang sama, Departemen Keamanan Dalam Negeri setempat memperingatkan internalnya bahwa drone China bisa saja mengirimkan data penerbangan sensitif ke produsennya di Tiongkok.
Pada tahun 2020, DJI masuk dalam “Entity List” Departemen Perdagangan AS karena diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Uighur di Xinjiang dan minoritas lainnya di Tiongkok. Kemudian pada tahun 2022, Departemen Pertahanan AS memasukkan DJI ke daftar perusahaan yang diduga bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.
Di samping itu, pemerintah AS berupaya meningkatkan produksi drone dalam negeri. Pada Juni 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mendesak percepatan komersialisasi teknologi drone dan peningkatan produksi drone domestik demi melawan dominasi asing.
“Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan bertindak mengamankan wilayah udara kami dan melepaskan dominasi drone Amerika,” ujar Ketua FCC, Brendan Carr.
