Latar Belakang Pendidikan Menteri Kehutanan yang Tidak Sesuai dengan Jabatannya
Latar belakang pendidikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjadi perhatian publik setelah ia dikecam untuk mundur dari jabatannya akibat bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra. Banyak orang tidak menyangka bahwa Menhut Raja Juli Antoni bukanlah lulusan jurusan kehutanan atau bidang terkait lainnya.
Pendekatan pendidikannya jauh berbeda dari bidang yang diembannya sekarang. Mengacu pada situs resmi miliknya, Raja Juli Antoni mengenyam pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dengan fokus pada Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Ia lulus pada tahun 2001 dengan skripsi yang berjudul Ayat-Ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.
Setelah lulus, tiga tahun kemudian, Raja Juli berhasil meraih beasiswa Chevening Award untuk melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris. Tesis yang ia tulis berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.
Enam tahun kemudian, pada 2010, Raja Juli Antoni kembali mendapatkan beasiswa untuk jenjang doktoral. Melalui program Australian Development Scholarship (ADS), dia melanjutkan pendidikan di School of Political Science and International Studies di University of Queensland, Australia. Saat menyelesaikan gelar doktoralnya, ia menulis disertasi dengan judul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia. Studi kasus yang digunakan adalah Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku.
Persoalan Bencana dan Kritik dari Anggota DPR
Peristiwa ini berawal saat Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menhut Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025).
Menurut Usman, izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera seharusnya dihentikan total. Ia menilai Kementerian Kehutanan memiliki kewajiban untuk menjaga keberadaan hutan.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan, berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya, Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali,” ujar Usman dikutip dari Kompas, Sabtu (6/12/2025).
Ia juga menegaskan bahwa Menhut harus bertanggung jawab atas bencana tersebut. “Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” tambahnya.
Usman secara tegas menyarankan Raja Juli Antoni untuk mundur jika tidak mampu menangani masalah hutan yang berujung pada bencana banjir dan longsor di Sumatera. “Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya beri saran Pak Menteri, kalau pak menteri nggak mampu mundur aja. Pak menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman.
Lebih lanjut, Usman meminta Raja Juli untuk fokus pada program penanaman kembali pohon di kawasan hutan yang gundul. “Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini, kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup (di hutan) yang gundul itu,” kata dia.
Respons Menhut Raja Juli Antoni
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespons saran mundur dari Anggota Komisi IV DPR Usman Husin dan mengakui bahwa itu bagian dari kesalahannya. “Saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya,” jawab Raja Juli saat rapat kerja bersama di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).
Ia menyadari bahwa tidak bisa mencegah dan memitigasi bencana secara maksimal. “Yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal, tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu,” lanjut dia.
Secara terpisah seusai rapat, Raja Juli juga merespons pertanyaan mengenai dua menteri di Filipina yang mundur setelah gagal menangani banjir. Dia mengatakan bahwa siap dievaluasi. “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” katanya.
Dia juga menegaskan akan menerima segala bentuk aspirasi dan kritik dari masyarakat. “Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus. Itu bagian dari apa namanya aspirasi, kemarahan atau bahkan mungkin harapan, ekspektasi.”
“Jadi monggo tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Raja Juli.
