Kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo: Tahun Pertama yang Penuh Optimisme
Memasuki tahun pertama kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, berbagai kebijakan strategis mulai menunjukkan arah dan implementasi yang jelas. Pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik–Administrasi dan Komunikasi (FISIP-ADKOM) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Farid Zaky Yopiannor, melihat bahwa tone kepemimpinan selama setahun terakhir cenderung optimistis.
“Melihat rekam jejak satu tahun terakhir, tone yang terbangun sangat optimis. Kita bisa melihat transisi yang relatif mulus dari janji politik menuju eksekusi tata kelola yang riil,” ujar Farid kepada media, Sabtu (21/2/2026).
Farid menilai bahwa kepemimpinan Agustiar–Edy menunjukkan kelincahan birokrasi serta komitmen terhadap asas pemerataan berkeadilan. Salah satu gebrakan yang dinilai paling menonjol adalah program “Satu Rumah Satu Sarjana”.
Program “Satu Rumah Satu Sarjana”: Afirmasi Progresif
Farid menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk afirmasi yang progresif dan menyentuh akar persoalan struktural. “Peningkatan SDM melalui ‘Satu Rumah Satu Sarjana’ saya kira adalah wujud nyata kebijakan afirmatif yang sangat progresif. Ini menyentuh akar permasalahan struktural,” katanya.
Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya memastikan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA, tetapi juga menghadirkan intervensi beasiswa hingga perguruan tinggi. “Secara sosiologis, ini adalah instrumen rekayasa sosial untuk memutus rantai kemiskinan, khususnya bagi masyarakat pedesaan di pelosok,” jelasnya.
Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS)
Di sisi lain, implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) juga dinilai berjalan sesuai rencana. “Implementasi KHBS dalam kondisi on the track, tentu dengan perencanaan yang matang dan konsolidasi basis data yang terukur,” ujarnya.
Farid juga menyoroti hadirnya portal Pena Berkah dan program “Pak Agustiar Mengajar” yang dinilai cukup populer. Adaptasi teknologi di sektor publik, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk membangun literasi digital generasi muda.
“Pendekatan ini penting untuk merawat nalar publik generasi muda Kalteng agar melek digital dan berwawasan luas, tanpa kehilangan pijakan kearifan lokal,” katanya.
Fase Membangun Pondasi
Secara umum, Farid menilai tahun pertama kepemimpinan Agustiar–Edy merupakan fase membangun pondasi. “Saya kira bagus untuk satu tahun ini. Kita melihat kelincahan KH-1 dan KH-2 membangun pondasi dan membuka jalan perwujudan janji politik mereka,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan sejumlah catatan penting. Salah satunya terkait masih banyaknya posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt.). “Ini realitas transisi birokrasi yang wajar di tahun pertama, namun tidak boleh dibiarkan berlarut,” tegasnya.
Konsolidasi Birokrasi Berbasis Merit System
Dalam perspektif teori kapasitas kebijakan (policy capacity), pejabat definitif memiliki kewenangan strategis penuh dalam eksekusi anggaran dan pengambilan keputusan krusial, yang tidak dimiliki oleh Plt. Namun, Farid melihat situasi ini sekaligus menjadi momentum bagi gubernur untuk melakukan konsolidasi birokrasi berbasis merit system.
“Ini kesempatan emas untuk menempatkan figur birokrat yang paling kompeten, inovatif, dan seirama,” katanya.
Tantangan di Sektor Kesehatan
Di bidang kesehatan, ia menilai Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan geografis yang luas. Persoalan utama bukan hanya mencetak tenaga kesehatan, tetapi juga mendistribusikan dan mempertahankan dokter umum, dokter spesialis, serta bidan di wilayah terpencil dan blank spot.
“Tanpa pemerataan nakes, infrastruktur puskesmas di desa hanya akan menjadi bangunan fisik tanpa pelayanan optimal,” ujarnya. Ia mendorong adanya intervensi kebijakan afirmatif berupa insentif khusus, perbaikan fasilitas rumah dinas tenaga kesehatan di daerah off-grid, hingga skema ikatan dinas yang dikawal ketat.
Refleksi Ke Depan
Sebagai refleksi ke depan, Farid menekankan pentingnya institusionalisasi program-program unggulan agar tidak berhenti pada figur kepemimpinan semata. “Ke depan, fokusnya harus pada institusionalisasi program. Itu menuntut akselerasi penempatan pejabat definitif di seluruh OPD strategis berbasis merit system,” katanya.
Menurutnya, birokrasi yang sehat memerlukan arsitek dengan kewenangan penuh agar mesin pemerintahan memiliki kelincahan bermanuver.
Dengan berbagai capaian dan catatan tersebut, satu tahun kepemimpinan Agustiar–Edy dinilai menjadi fase awal konsolidasi, sekaligus penentu arah keberlanjutan pembangunan Kalimantan Tengah ke depan.
