Maskapai Eropa Mengajukan Permintaan Darurat Akibat Kekurangan Avtur
Sejumlah maskapai penerbangan di Eropa sedang menghadapi tantangan besar akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Masalah ini telah memengaruhi pasokan energi global dan berdampak signifikan pada industri penerbangan. Otoritas Uni Eropa di Brussels kini dihadapkan dengan permintaan darurat dari sejumlah maskapai untuk segera mengambil tindakan agar operasional transportasi udara tetap berjalan lancar.
Kendala utama saat ini adalah penutupan wilayah di kawasan Timur Tengah dan kekhawatiran terkait menipisnya stok bahan bakar pesawat (avtur). Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran sejak akhir Februari lalu menyebabkan penutupan jalur maritim di Selat Hormuz, yang berdampak pada pengiriman minyak mentah dan produk kerosin global. Kelompok industri Airlines for Europe (A4E) memberi peringatan bahwa tanpa intervensi segera dari Uni Eropa, maskapai akan menghadapi kekurangan avtur dan biaya operasional akan meningkat tajam.
Permintaan Bantuan Darurat dan Pemantauan Stok Avtur
Kelompok A4E, yang mewakili maskapai besar seperti Lufthansa, Air France-KLM, easyJet, dan Brussels Airlines, telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi Eropa. Mereka meminta agar rencana darurat segera dijalankan, termasuk pemantauan stok bahan bakar di seluruh wilayah Eropa, penangguhan sementara Sistem Perdagangan Emisi (ETS) untuk sektor penerbangan, serta penghapusan pajak tiket pesawat. Langkah ini dinilai penting untuk menekan kerugian ekonomi akibat konflik tersebut.
Maskapai juga mengusulkan pembentukan sistem pengadaan bahan bakar bersama di tingkat Uni Eropa. Skema serupa pernah berhasil diterapkan untuk pembelian gas alam pada tahun 2022 saat terjadi perang di Ukraina. Peringatan senada juga disampaikan oleh Airports Council International Europe (ACI) terkait terbatasnya ketersediaan energi saat ini.
“Eropa dapat menghadapi kekurangan bahan bakar pesawat secara sistemik dalam waktu tiga minggu jika jalur logistik maritim di kawasan Teluk tidak segera kembali normal,” menurut pernyataan resmi pihak ACI.
Evaluasi Aturan Stok Energi dan Status Izin Terbang
Selain skema pembelian bersama, pihak maskapai meminta Uni Eropa untuk menyesuaikan aturan mengenai cadangan minyak darurat. Berdasarkan regulasi saat ini, setiap negara anggota wajib menyimpan cadangan minyak selama 90 hari, namun tidak ada rincian spesifik mengenai kewajiban penyimpanan stok avtur. Hal ini memicu kekhawatiran karena volume cadangan avtur antarnegara berbeda-beda.
Lebih lanjut, maskapai meminta kejelasan mengenai status jadwal terbang di bandara. Mereka mengusulkan agar pembatalan penerbangan yang diakibatkan oleh penutupan wilayah udara imbas perang diklasifikasikan sebagai keadaan kahar (force majeure), guna melindungi hak operasional maskapai di masa mendatang.
Penutupan Wilayah Udara Tingkatkan Biaya dan Waktu Tempuh
Efisiensi operasional maskapai terus menurun sejak eskalasi konflik pada 28 Februari 2026. Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa (EASA) telah mengeluarkan larangan terbang bagi maskapai Eropa di atas wilayah udara beberapa negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar, hingga 24 April 2026. Kebijakan ini memaksa maskapai untuk mengalihkan rute melalui Turki atau Ethiopia, yang berdampak pada bertambahnya durasi penerbangan, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan naiknya emisi karbon.
Laporan bulanan dari International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa 75 persen kebutuhan avtur Eropa diimpor dari kawasan Timur Tengah. Jika gangguan logistik di Selat Hormuz berlanjut, IEA memproyeksikan Eropa akan mulai mengalami defisit pasokan fisik bahan bakar pesawat pada Juni 2026. Merespons potensi kelangkaan ini, sejumlah maskapai terpaksa menaikkan harga tiket dan membebankan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) kepada konsumen guna menyeimbangkan peningkatan biaya operasional.
