Penjelasan Kades Mengenai Penggunaan Mobil Siaga Desa
Kepala Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Muhammad Nur Ali, memberikan penjelasan terkait isu yang beredar mengenai tarif sewa mobil siaga desa. Ia menegaskan bahwa pihak desa tidak pernah memungut biaya sewa dari masyarakat.
“Mobil desa itu tidak ada biaya sewa sepeser pun. Desa tidak menerima uang dari penyewaan. Yang ada hanya penggantian bensin dan untuk sopir, itu pun sesuai aturan dan kesepakatan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Ia menjelaskan bahwa ketentuan penggunaan mobil siaga telah diatur dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024 tentang Pengadaan dan Penggunaan Mobil Desa Siaga serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurutnya, bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem di Desil 1 dan 2, biaya bensin maupun sopir dibebaskan karena sudah dianggarkan melalui program desa.
“Kalau yang miskin ekstrem itu gratis, tidak bayar bensin, tidak bayar sopir. Bahkan sopir juga tidak pernah menerima bayaran dari desa,” katanya.
Penyebab Miskomunikasi
Muhammad Nur Ali memaparkan bahwa video viral yang beredar di media sosial soal dugaan mahalnya mobil desa dipicu oleh miskomunikasi. Ia menjelaskan bahwa informasi yang diterima oleh Alma berasal dari cerita tetangga yang beragam.
“Ada yang bilang Rp300 ribu, ada yang Rp250 ribu, bahkan ada yang tidak bayar sama sekali. Itu tergantung kondisi dan kategori warganya,” ujarnya.
Menanggapi isu tarif Rp250 ribu hingga Rp400 ribu, Kades menyebut angka tersebut merupakan perkiraan kebutuhan bensin dan operasional berdasarkan jarak tempuh, bukan tarif sewa.
“Misalnya ke Bandung itu bensin bisa Rp250 ribu sampai Rp300 ribu pulang-pergi. Kalau ditambah konsumsi sopir, bisa Rp400 ribu sampai Rp500 ribu. Itu hitungan wajar sesuai jarak, bukan biaya sewa,” jelasnya.
Penanganan Situasi Terkini
Pada hari kontrol Dayat, mobil siaga desa diketahui sudah dipesan oleh warga lain untuk keperluan kontrol kesehatan ke wilayah Tasikmalaya. Karena itu, ia tidak menawarkan mobil desa saat itu.
“Mobil sedang dipakai warga lain yang lebih dulu memesan. Saya tidak mungkin membatalkan yang sudah pesan lebih dulu,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika sejak awal ada komunikasi atau permohonan resmi untuk menggunakan mobil siaga, pihak desa biasanya mencarikan solusi alternatif, termasuk berkoordinasi dengan Puskesmas atau PMI Kecamatan Cidolog.
“Kalau ada komunikasi dari awal, biasanya kami carikan solusi. Pernah juga kami hubungi PMI untuk membantu antar pasien karena mobil desa sedang dipakai,” katanya.
Tanggapan terhadap Video Viral
Terkait video yang sudah viral, Muhammad Nur Ali mengaku belum menemui langsung si pembuat video (Alma) karena ingin menghindari kesalahpahaman lebih lanjut.
“Saya khawatir kalau masih dalam kondisi emosional, nanti malah muncul video baru seolah-olah kepala desa mengintimidasi. Jadi kami memilih menunggu suasana kondusif,” katanya.
Ia menegaskan, Pemdes Hegarmanah terbuka terhadap evaluasi dan tidak menutup kemungkinan adanya miskomunikasi dalam penyampaian aturan.
“Kalau memang ada kekurangan dalam sosialisasi, itu jadi bahan evaluasi kami. Tapi yang jelas, tidak ada pungutan sewa mobil desa,” tandasnya.
Informasi Tambahan
Sebelumnya, pada Kamis (12/2/2026) beredar video di media sosial, di mana Alma menceritakan dua warga lansia yang terpaksa diboncengi olehnya karena tak sanggup membayar Mobil Desa. Padahal jarak dari Desanya ke RSUD Ciamis cukup jauh, Ia menyebut terpaksa menggunakan sepeda motor karena Mobil Desa ditarif terlalu mahal sekitar Rp350 ribu hingga Rp 400 ribu.
Alma sangat prihatin dan sudah menyimpan rasa kesal selama bertahun-tahun karena sikap pemerintah di desanya tersebut. Karena hal itu, Alma mengadu kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengaudit Desa tempatnya tinggal tersebut.
Alma mengungkap curhatan bahwa dirinya sebagai warga sudah lelah bersabar. Alma juga mengaku sudah pernah mengalami intimidasi dari oknum aparat di desanya tersebut.
“Abdi tos capek, upami nyarios sok dihakimi Pak Dedi, abdi teh sok disalah-salahkeun (Saya sudah capek jika berbicara malah dihakimi dan disalahkan),” ungkap Alma.
Lewat video pengaduan itu, Alma berharap Gubernur Jawa Barat itu bisa datang untuk meninjau kelakuan aparat di desanya.
