Sanksi Diplomatik dan Ekonomi China terhadap Politikus Jepang
Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Luar Negeri resmi menerapkan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap politikus senior Jepang, Keiji Furuya, pada Senin (30/3/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk protes Beijing terhadap aktivitas Furuya yang dinilai mendukung kelompok kemerdekaan Taiwan. Sanksi tersebut mencakup larangan masuk ke wilayah Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Makau, serta pembekuan seluruh aset Furuya di bawah yurisdiksi Tiongkok.
1. Tiongkok Bekukan Aset Keiji Furuya karena Sering Kunjungi Taiwan
Keiji Furuya merupakan anggota Majelis Rendah dari Partai Demokrat Liberal (LDP) sekaligus sekutu dekat PM Sanae Takaichi. Sebagai ketua kelompok parlemen Jepang-Taiwan, Furuya memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri Jepang terhadap Taipei. Tiongkok menilai kunjungannya ke Taiwan sebagai tindakan provokatif yang melanggar prinsip “Satu China”.
Berdasarkan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing, Beijing membekukan aset Furuya dan melarang pihak mana pun di Tiongkok bertransaksi dengannya. Menanggapi hal ini, Furuya menegaskan bahwa aktivitasnya adalah tugas diplomasi wajar dan ia tidak memiliki ketergantungan finansial dengan Tiongkok.
“Kunjungan ke Taiwan adalah bagian wajar dari tugas kelompok parlemen yang saya pimpin. Saya sudah puluhan tahun tidak menginjakkan kaki di Tiongkok daratan dan tidak punya aset apa pun di sana,” ujar Furuya, dilansir The Hindu.
Furuya juga aktif mendorong kerja sama keamanan trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Taiwan. Tiongkok memandang langkah tersebut sebagai upaya melegitimasi kedaulatan Taiwan.
“Meski telah ditentang keras, anggota DPR Jepang Keiji Furuya terus melakukan kunjungan provokatif ke Taiwan dan bekerja sama dengan kelompok pendukung kemerdekaan Taiwan. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip Satu China,” tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dilansir Focus Taiwan.
2. Pernyataan PM Takaichi Soal Pertahanan Taiwan Picu Amarah Tiongkok
Sanksi terhadap Furuya berkaitan erat dengan pernyataan PM Sanae Takaichi pada 7 November 2025. Takaichi menyebut serangan militer Tiongkok ke Taiwan sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan ini membuka peluang pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk tindakan pertahanan, yang mengubah posisi militer Jepang menjadi lebih proaktif.
Tiongkok merespons dengan membatasi ekonomi, termasuk larangan impor produk laut dan penghentian ekspor material penting seperti tanah jarang (rare earth) ke Jepang. Meski ditekan, Furuya secara terbuka membela kebijakan Takaichi pada Forum Yushan di Taipei.
“Pernyataan Perdana Menteri Takaichi sejalan dengan posisi pemerintah sebelumnya dan tidak bermasalah. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, telah salah menafsirkan ucapan tersebut dan melontarkan kritik yang tidak sesuai fakta. Jepang tidak punya alasan untuk tunduk atau memberikan konsesi apa pun,” kata Furuya, dilansir The Japan Times.
3. Sanksi Tiongkok Ganggu Ekonomi dan Keamanan di Asia Timur
Langkah Beijing ini dianggap sebagai strategi untuk menekan politikus asing melalui hukum domestik. Hal ini menciptakan kekhawatiran bagi perusahaan Jepang terkait gangguan rantai pasok teknologi tinggi akibat pembatasan ekspor material strategis dari Tiongkok.
Namun, krisis ini justru memperkuat aliansi keamanan antara Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat. Furuya bahkan mengusulkan pembentukan forum keamanan trilateral untuk menahan agresivitas Tiongkok di Pasifik Barat.
Hubungan Tokyo dan Beijing diprediksi akan tetap tegang selama pemerintahan Takaichi fokus pada normalisasi militer dan penguatan hubungan dengan Taiwan. Media pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa sanksi ini adalah peringatan keras dari Beijing yang tidak akan tinggal diam terhadap upaya yang merusak integritas wilayahnya.
