Kebijakan Presiden Prabowo Subianto Terkait Makan Bergizi Gratis (MBG)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan meskipun pemerintah menghadapi tantangan anggaran. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan sejumlah wartawan dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam hingga Rabu dini hari, 17 hingga 18 Maret 2026.
Prabowo menyatakan bahwa lebih baik uang yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat daripada dikorupsi. Ia menekankan bahwa selama kampanye, ia melihat banyak anak yang mengalami stunting akibat kekurangan gizi. “Saya lihat anak-anak yang stunting. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat,” ujarnya.
Program MBG dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu. Meski menghadapi kritik dari berbagai pihak, Prabowo bersikukuh bahwa program ini akan tetap berlanjut.
Penjelasan Presiden Mengenai Dewan Perdamaian (BoP)
Selain MBG, sikap Prabowo terhadap Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) juga menjadi perbincangan. BoP adalah forum internasional yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan pembayaran iuran sebesar US$ 1 miliar (sekitar Rp17 triliun) kepada BoP. Ia menjelaskan bahwa Indonesia hanya berkomitmen mengirimkan prajurit tentara ke Jalur Gaza melalui Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di bawah komando BoP.
“Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$ 1 miliar,” tegas Prabowo. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi wawancara yang sama, di mana ia menegaskan bahwa tidak ada komitmen keuangan apa pun terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
Desakan Tim Advokasi untuk Transparansi Kasus Andrie Yunus
Di sisi lain, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mempertanyakan hasil penyelidikan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM), Andrie Yunus.
TAUD mendesak Puspom TNI untuk bersikap transparan dan akuntabel dengan merilis foto atau menunjukkan pelaku secara langsung. Menurut TAUD, pernyataan TNI belum dapat dipastikan kebenarannya.
Selain itu, terdapat perbedaan informasi antara TNI dan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Kepolisian telah merilis identitas dan foto dua terduga pelaku, berinisial BHC dan MAK, berdasarkan barang bukti yang dikumpulkan.
Berita Terpopuler di Kanal Nasional
Berikut ini rangkuman tiga berita terpopuler di kanal nasional sepanjang Ahad, 22 Maret 2026:
-
Prabowo Tegaskan MBG Berlanjut, Daripada Uangnya Dikorupsi
Presiden Prabowo Subianto berkukuh tetap melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG) di tengah derasnya kritik dan tantangan fiskal. Dia menegaskan, program tersebut akan terus berlanjut dan menyatakan lebih baik anggaran yang ada untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi. -
Prabowo Tegaskan Tak Pernah Janji US$ 1 Miliar Iuran BoP
Presiden Prabowo menyatakan tidak pernah menjanjikan akan membayar iuran US$ 1 miliar (sekitar Rp17 Triliun) untuk BoP, badan internasional besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, Indonesia hanya berkomitmen mengirimkan prajurit tentara ke Jalur Gaza melalui Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF di bawah komando Dewan Perdamaian. -
Tim Advokasi Desak TNI Rilis Foto Pelaku Kasus Andrie Yunus
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mempertanyakan hasil penyelidikan Puspom TNI perihal kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus. Hal ini muncul karena belum adanya transparansi dari TNI mengenai identitas keempat terduga pelaku yang diklaim sudah ditangkap.
Ervana Trikarinaputri dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
