JAKARTA – Amerika Serikat (AS) berencana untuk mengurangi jumlah personel militer yang ditempatkan di sejumlah pusat komando utama NATO. Rencana ini muncul di tengah meningkatnya upaya Presiden Donald Trump untuk mencaplok wilayah Greenland dari Denmark.
Menurut laporan dari beberapa sumber, AS akan menghapus sekitar 200 posisi di berbagai entitas NATO yang bertugas dalam pengawasan dan perencanaan operasi militer serta intelijen aliansi. Beberapa lembaga NATO yang terdampak antara lain:
- NATO Intelligence Fusion Centre yang berbasis di Inggris
- Allied Special Operations Forces Command di Brussel, Belgia
- STRIKFORNATO yang berbasis di Portugal dan mengawasi sebagian operasi maritim
Para sumber tidak menjelaskan alasan spesifik di balik keputusan tersebut. Namun, langkah ini dinilai sejalan dengan niat pemerintahan Trump untuk mengalihkan lebih banyak sumber daya ke kawasan Belahan Bumi Barat. Laporan awal mengenai keputusan ini pertama kali diungkapkan oleh The Washington Post.
Secara keseluruhan, perubahan ini relatif kecil dibandingkan total kekuatan militer AS yang ditempatkan di Eropa. Saat ini, sekitar 80.000 personel militer AS ditempatkan di Eropa, hampir separuhnya berada di Jerman.
Meski demikian, langkah tersebut berpotensi memicu kecemasan di Eropa mengenai masa depan NATO. Isu ini memunculkan kekhawatiran belum pernah terjadi sebelumnya mengenai kemungkinan agresi teritorial di dalam aliansi NATO.
Pada Selasa (20/1/2026) pagi waktu setempat, Trump, yang dijadwalkan terbang ke Swiss untuk menghadiri World Economic Forum, membagikan unggahan pengguna lain di media sosial yang menyebut NATO sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menggambarkan China dan Rusia sekadar sebagai “momok.”
Menanggapi hal itu, seorang pejabat NATO mengatakan perubahan dalam penempatan personel AS bukan hal yang tidak lazim dan menegaskan kehadiran militer AS di Eropa saat ini justru berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
“NATO dan otoritas AS terus berkoordinasi erat terkait postur pertahanan kami secara keseluruhan, guna memastikan NATO tetap memiliki kapasitas yang kuat untuk mencegah dan mempertahankan diri,” kata pejabat tersebut.
Adapun, Gedung Putih dan Pentagon belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Dampak Militer Terbatas, Efek Simbolik Menguat
Sementara itu, daftar lengkap entitas NATO yang terdampak kebijakan tersebut belum dapat dipastikan. Namun, salah satu sumber menyebut sekitar 400 personel AS saat ini ditempatkan di lembaga-lembaga NATO yang akan mengalami pemangkasan. Artinya, jumlah personel AS di unit-unit tersebut akan berkurang sekitar setengahnya.
Alih-alih menarik personel dari pos yang sedang ditempati, AS disebut akan memilih untuk tidak mengisi kembali posisi yang kosong ketika personel tersebut berpindah atau menyelesaikan masa tugasnya.
Pengurangan ini terjadi di tengah salah satu periode paling rumit secara diplomatik dalam sejarah NATO yang telah berusia 77 tahun.
Trump sebelumnya secara terbuka mengancam akan menarik AS keluar dari NATO pada masa jabatan pertamanya. Dia juga pernah menyatakan akan mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang negara anggota NATO yang dinilai tidak memenuhi kewajiban belanja pertahanan.
Namun, pada paruh pertama 2025, Trump sempat melunakkan sikapnya dengan memuji Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan para pemimpin Eropa setelah mereka sepakat meningkatkan belanja pertahanan dalam pertemuan puncak NATO pada Juni.
Dalam beberapa pekan terakhir, kekhawatiran kembali mencuat. Pada awal Desember, pejabat Pentagon memberi tahu para diplomat bahwa AS ingin Eropa mengambil alih sebagian besar kemampuan pertahanan konvensional NATO, mulai dari intelijen hingga sistem rudal, paling lambat 2027, tenggat waktu yang dinilai tidak realistis oleh banyak pejabat Eropa.
Dokumen kebijakan keamanan nasional AS yang dirilis tak lama kemudian juga menegaskan niat Washington untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya militernya ke Belahan Bumi Barat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Eropa akan tetap menjadi prioritas utama.
Memasuki awal 2026, Trump kembali menghidupkan kampanye lamanya untuk mengakuisisi Greenland, wilayah otonom milik Denmark. Langkah ini memicu kemarahan di Kopenhagen dan berbagai ibu kota Eropa, yang menilai agresi teritorial di dalam aliansi berpotensi menandai berakhirnya NATO.
Pada akhir pekan lalu, Trump menyatakan akan mengenakan tarif terhadap sejumlah negara anggota NATO mulai 1 Februari karena dukungan mereka terhadap kedaulatan Denmark atas Greenland. Pernyataan tersebut mendorong pejabat Uni Eropa mempertimbangkan tarif balasan terhadap Amerika Serikat.
