Perkenalan Pertemuan Trilateral Menteri Pertahanan
Australia, Papua Nugini, dan Indonesia memulai pertemuan tahunan para menteri pertahanan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama militer. Hal ini terjadi setelah adanya perjanjian pertahanan baru antara Australia dan Papua Nugini yang sempat menimbulkan kekhawatiran di Jakarta.
Papua Nugini menyuarakan kekhawatiran terkait perbatasannya dengan Indonesia, menyerukan pembentukan “zona aman” atau area pemisah sepanjang 10 kilometer antara kedua negara. Zona ini akan dilarang dimasuki oleh pasukan militer dan pemerintah. Permohonan ini dilakukan setelah Australia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian pertahanan bersama yang bersejarah pada bulan Oktober, yang berkomitmen untuk saling membela dalam menghadapi serangan bersenjata.
Lebih dari sebulan kemudian, Australia dan Indonesia mengumumkan bahwa mereka sudah menyelesaikan negosiasi perjanjian keamanan antara keduanya, yang akan ditandatangani di Jakarta oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Januari.
Kekhawatiran Indonesia Terhadap Perjanjian Pertahanan
Menteri Pertahanan Papua Nugini Billy Joseph mengatakan kepada ABC bahwa Indonesia telah “menyampaikan kekhawatiran” tentang pakta keamanan antara Australia dan negaranya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Perjanjian Pukpuk, Australia berjanji untuk membantu memperkuat kekuatan pertahanan Papua Nugini dengan memasok senjata, peralatan militer, mengadakan latihan dan pelatihan bersama. Perjanjian ini juga akan memungkinkan Australia untuk merekrut warga negara Papua Nugini ke dalam pasukan pertahanannya dan sebaliknya.
Ini adalah aliansi militer ketiga Australia, sekaligus yang pertama dalam lebih dari 70 tahun, sejak Australia menandatangani pakta ANZUS dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru pada tahun 1951. Dr Joseph mengatakan Indonesia, yang berbatasan langsung sepanjang 820 kilometer dengan Papua Nugini, khawatir tentang potensi implikasi dari perjanjian tersebut. “Mereka telah menyampaikan beberapa kekhawatiran, terutama terkait kedaulatan mereka,” ujarnya.
Gagasan Pertemuan Pertahanan Trilateral
Gagasan pertemuan pertahanan trilateral tahunan antara ketiga negara muncul ketika Papua Nugini berkonsultasi dengan Indonesia mengenai perjanjian baru tersebut. “Itu adalah sesuatu yang kami semua anggap sebagai ide bagus karena kami adalah tetangga yang baik,” ujarnya. “Transparansi menjadi tujuan utama kami dan kami tidak menyembunyikan apa pun.”
Pertemuan pertahanan pertama tiga negara dihadiri oleh Dr Joseph, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Pertemuan ini diadakan hari Rabu ini, di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Salah satu sumber pemerintah Australia mengatakan pertemuan tersebut dapat menjadi “langkah besar” bagi Australia dalam upaya membangun kepercayaan strategis antara ketiga negara, meskipun mereka memperingatkan jika membangun kerja sama militer trilateral akan membutuhkan waktu.
Keberhasilan Dalam Menjelaskan Perjanjian Pukpuk
Pemerintah Indonesia sudah dihubungi untuk dimintai komentar. Meskipun masih terdapat keraguan terkait perjanjian itu, Australia sudah melakukan “pekerjaan yang baik” dalam menjelaskan isi Perjanjian Pukpuk dan meredakan kekhawatiran tersebut. Seorang sumber di pemerintahan Indonesia mengatakan kepada ABC bahwa meskipun masih ada keraguan, Australia sudah berhasil meredakan kekhawatiran tersebut.
Usulan ‘Kolaborasi Erat’ dengan Indonesia di Perbatasan
Dr Joseph mengatakan Papua Nugini juga memiliki kekhawatiran tentang perbatasannya dengan Indonesia dan potensi ketegangan di Papua Barat yang dapat meluas ke wilayah Papua Nugini. Kelompok-kelompok masyarakat adat di Papua Barat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dari Indonesia selama puluhan tahun, dan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia Papua dilaporkan telah meningkat.
Baik Australia maupun Papua Nugini bersikeras menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, meskipun pemerintah Papua Nugini juga sudah menyuarakan keprihatinan mereka tentang pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan keras yang disertai kekerasan di sana. Dr Joseph mengatakan kekerasan di Papua berisiko merembet ke perbatasan. “Kami sangat menghormati apa pun yang terjadi di wilayah Indonesia sebagai urusan internal Indonesia,” kata Dr Joseph. “Tetapi jika sampai ke wilayah Papua Nugini, pasti akan melibatkan kami.”
Ia mengatakan Papua Nugini mengusulkan pembangunan “zona aman” sepanjang 10 km di sepanjang perbatasan, yang akan menjadi “kawasan tanpa penghuni” yang bebas dari infrastruktur militer. “Lalu kami membangun pos patroli gabungan di sepanjang jalur tersebut agar TNI dan PNGDF [Pasukan Pertahanan Papua Nugini] dapat menjaga, dan kedua belah pihak dapat bersama-sama mengawasi tanah tak bertuan tersebut,” ujarnya.
Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari laporan ABC News.
