Pembatasan Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah Umur Menyebar ke Berbagai Negara
Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak media sosial terhadap anak-anak dan remaja, sejumlah negara mulai menerapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah umur. Langkah ini menunjukkan bahwa isu perlindungan anak di ruang digital kini menjadi agenda global yang tidak lagi hanya menjadi perhatian nasional.
Kanselir Jerman, dalam pidatonya menjelang konferensi tahunan partai konservatif Christian Democratic Union di Berlin pada 19 Februari 2026, menyampaikan pernyataan yang menyoroti kekhawatiran terhadap pengaruh media sosial terhadap generasi muda. Ia menanyakan apakah masyarakat ingin berita palsu, film-film buatan AI, dan konten tidak realistis menyebar melalui media sosial. Merz juga menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dibiarkan dirusak oleh ancaman dari dalam maupun luar negeri, terutama mengingat risiko yang dialami anak-anak akibat paparan konten negatif.
Kekhawatiran Jerman terhadap Dampak Media Sosial
Dalam pidato tersebut, Merz menyebutkan data yang menunjukkan bahwa anak-anak berusia 14 tahun di Jerman rata-rata menghabiskan 5,5 jam per hari di dunia maya. Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya berkaitan dengan durasi penggunaan, tetapi juga kualitas konten yang dikonsumsi. Penyebaran disinformasi dan manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan dianggap sebagai ancaman nyata bagi generasi muda.
Menurutnya, pemerintah harus bertindak tegas agar ruang digital tidak menjadi medium yang merusak daya kritis dan kesehatan mental anak-anak. Konferensi CDU yang digelar pada 20 Februari 2026 akan membahas wacana pelarangan akses platform seperti TikTok dan Instagram bagi anak di bawah usia 16 tahun. Pembahasan ini disebut sebagai bagian dari agenda reformasi keamanan digital nasional Jerman.
Indonesia Lebih Dulu Terapkan PP Tunas
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan pembatasan akses media sosial sejak Maret 2025. Regulasi ini mengatur klasifikasi usia 13 hingga 18 tahun dengan mekanisme pengawasan berbasis persetujuan orang tua. Menteri Komunikasi dan Digital saat itu menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari paparan konten negatif tanpa sepenuhnya menutup akses terhadap ruang digital.
Pembatasan ini bukan pelarangan total, tetapi penguatan pengawasan berbasis keluarga dan tanggung jawab platform. Berbeda dengan Australia yang menerapkan larangan tegas bagi anak di bawah 16 tahun sejak Desember 2025, Indonesia mengambil pendekatan bertahap. Anak-anak tetap dapat memiliki akun media sosial dengan izin orang tua dan sistem verifikasi usia yang lebih ketat.
Australia dan Eropa Jadikan Pembatasan sebagai Tren Global
Australia menjadi salah satu negara yang paling tegas dalam kebijakan ini. Sejak Desember 2025, pemerintah Australia resmi melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial tanpa pengecualian. Kebijakan ini menuai perdebatan, namun tetap diberlakukan dengan alasan perlindungan kesehatan mental remaja.
Langkah Australia memicu diskusi serupa di negara-negara seperti Spanyol, Yunani, Prancis, dan Inggris. Pemerintah di negara-negara tersebut mulai mempertimbangkan regulasi pembatasan usia dengan model yang hampir serupa. Beberapa negara Asia seperti Malaysia dan India juga tengah membahas regulasi pembatasan akses media sosial bagi anak, dengan kecenderungan model yang lebih mendekati pendekatan Australia dibandingkan Indonesia.
Antara Kebebasan Digital dan Tanggung Jawab Negara
Perdebatan tentang pembatasan media sosial tidak bisa dilepaskan dari isu kebebasan berekspresi dan hak akses informasi. Namun di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi anak dari ancaman yang dapat merusak perkembangan mental dan sosial mereka.
Para pengamat kebijakan publik menilai tren ini sebagai fase baru dalam tata kelola ruang digital global. Regulasi tidak lagi hanya berfokus pada perusahaan teknologi, tetapi juga pada mekanisme perlindungan usia dan sistem verifikasi yang lebih ketat. Jika tren ini terus berkembang, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan muncul standar internasional baru terkait perlindungan anak di ruang digital.
