Strategi Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera yang Diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah strategi penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kota Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu (10/1/2026).
Tito saat ini ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dalam penugasannya, Tito langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.
Pemetaan Kondisi Pemulihan
Pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hasil pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori: daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Proses ini melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan bergerak melakukan penanganan,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima.
Tiga Langkah Prioritas
Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan di lapangan, Tito mengungkapkan tiga langkah prioritas:
1. Percepatan Pembersihan Lumpur
Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Menurutnya, pengerahan tambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.
Selain TNI dan Polri, dukungan tambahan personel juga bisa didapatkan dari sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya, seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nantinya, penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.
“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan. (Mereka) bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan. Saya yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” ungkap Tito.
2. Aktivasi Kembali Pemerintahan Daerah
Kedua, Tito menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah (pemda), salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengatakan bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan pemda melakukan perubahan APBD secara cepat.
Tito mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.
“Mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak. Jadi, (daerah terdampak) punya modal,” jelasnya.
3. Penguatan Dukungan Sosial dan Ekonomi
Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dengan mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tito menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Kalau mereka diberikan bantuan (seperti) program Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” katanya.
Langkah-Langkah Tambahan
Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan.
Ia menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca juga dibutuhkan untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Selain itu, Tito juga menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh guna menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas.
Ke depan, ia akan meninjau daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah lain di Sumut dan Sumbar.
“Makin detail (datanya), kita akan makin tepat (penanganannya). Kita mau bergerak,” tegas Tito.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
