Pemprov Sumbar Mulai Terapkan Kebijakan WFH untuk ASN
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sejak 10 April 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan anggaran daerah dan penghematan sumber daya energi secara maksimal.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Fitriati M, menjelaskan bahwa penerapan WFH merupakan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang mengacu pada arahan pemerintah pusat. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek, seperti mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), listrik, air, serta biaya operasional kantor lainnya.
Sistem Kerja ASN Kini Gabungkan WFO dan WFH
Sistem kerja ASN kini menggabungkan dua pola, yakni bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan bekerja dari rumah (work from home/WFH). Dalam hal ini, WFH diterapkan satu kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi seluruh ASN.
Fitriati menegaskan bahwa ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja di kantor. Contohnya adalah mereka yang bekerja di rumah sakit, Dukcapil, PTSP, dan unit layanan lainnya. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Tidak Ada Pengurangan Gaji atau TPP
Pemprov Sumbar memastikan bahwa kebijakan WFH tidak akan menyebabkan pengurangan gaji maupun tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN. Fitriati menegaskan bahwa ASN tetap bekerja seperti biasa, meskipun lokasi kerjanya berubah.
“Tidak ada pengurangan gaji atau TPP, karena ASN tetap bekerja,” ujarnya. Selain itu, ASN yang menjalankan WFH juga tetap harus siap hadir ke kantor jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Evaluasi Berkala Dilakukan
Kebijakan WFH ini juga akan terus dievaluasi secara berkala untuk melihat dampak dan efektivitasnya. Menurut Fitriati, evaluasi akan dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah pusat.
Kantor Gubernur Sepi Saat Hari Pertama WFH
Hari pertama penerapan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar terlihat cukup sepi. Sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) tampak lengang. Pantauan di Kantor Gubernur Sumbar pada pagi hari menunjukkan sejumlah ruangan terlihat kosong. Area parkir kendaraan roda dua dan roda empat juga tampak sepi dibanding hari kerja biasanya.
Aktivitas di lingkungan kantor gubernur hanya terlihat dari petugas keamanan yang berjaga.
Sementara itu, sejumlah kepala dinas dan staf ahli gubernur terlihat tetap bekerja dari aula Kantor Gubernur Sumbar. Fitriati menjelaskan bahwa penerapan WFH di Sumbar telah diatur melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 6 Tahun 2026.
Instansi yang Tetap Bekerja di Kantor
Meski kebijakan WFH diterapkan, tidak semua instansi di lingkungan Pemprov Sumbar mengikuti kebijakan tersebut. Sejumlah instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja di kantor. Contohnya adalah Sekda, pejabat eselon II, BPBD, Satpol PP, rumah sakit, Dukcapil, PTSP, hingga unit layanan publik lainnya.
Fitriati menekankan bahwa kebijakan WFH bukan berarti menambah hari libur bagi ASN. Ia memastikan bahwa ASN tetap wajib bekerja dan memiliki target kinerja harian. “WFH ini hanya pengalihan lokasi kerja. ASN tetap bekerja seperti biasa dan harus memiliki output kerja setiap hari yang dilaporkan secara berjenjang,” tegasnya.
Tujuan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tujuan utama dari penerapan WFH adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, seperti penghematan bahan bakar, listrik, hingga biaya operasional kantor. “Tujuannya untuk efisiensi, sesuai arahan pemerintah pusat. Dampaknya diharapkan bisa mengurangi berbagai biaya operasional,” katanya.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov Sumbar berharap dapat menciptakan budaya kerja yang lebih fleksibel namun tetap produktif. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan inovasi yang berdampak positif terhadap pengelolaan anggaran dan sumber daya.
