Bupati Aceh Utara Mengakui Tidak Mampu Tangani Banjir yang Melanda Daerahnya
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau akrab disapa Ayahwa, menyatakan bahwa pihaknya tidak mampu menangani banjir yang melanda wilayahnya. Ia mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat dalam penanganan bencana tersebut. Surat yang dikeluarkan dengan nomor 400/1832/2025 dan tertanggal 2 Desember 2025 ini berisi pernyataan bahwa situasi kritis sedang dialami oleh Aceh Utara.
Menurut Ayahwa, banjir yang terjadi pada tahun 2025 memiliki daya rusak yang lebih besar dibandingkan tsunami Aceh pada tahun 2004. Dalam suratnya, ia menjelaskan bahwa bencana ini tidak hanya merusak wilayah pesisir, tetapi juga seluruh kabupaten, baik di daerah pesisir maupun pedalaman. Hal ini membuat situasi menjadi lebih sulit untuk dikendalikan.
Banjir yang terjadi sejak 26 November 2025 telah melanda 27 kecamatan dan 852 gampong/desa di Kabupaten Aceh Utara. Sejauh ini, data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mencatat 123 korban meninggal. Selain itu, infrastruktur publik, permukiman masyarakat, serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.
Beberapa kerusakan yang terjadi antara lain adalah reruntuhan rumah warga, terputusnya akses jalan akibat tumpukan material kayu, lumpur tebal, pohon tumbang, serta robohnya tiang listrik yang menghalangi badan jalan. Sebagian besar desa masih terisolasi dan sulit dijangkau oleh transportasi darat karena tingginya genangan air. Fasilitas publik seperti jembatan, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah juga mengalami kerusakan berat.
Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat aman yang saat ini masih minim logistik. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya maksimal mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, kondisi lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak lagi cukup. Oleh karena itu, Ayahwa menyatakan bahwa situasi darurat ini tidak bisa ditangani tanpa bantuan besar dari pemerintah pusat.
Dalam suratnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Ayahwa memohon agar Kepala Negara segera mengerahkan dukungan nasional untuk mempercepat penanganan bencana. Pemohonannya termasuk bantuan logistik, alat berat, helikopter, serta personel khusus untuk membuka akses ke daerah yang masih terisolasi. Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat penting, seperti Ketua DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur Aceh, serta pimpinan legislatif daerah.
Prabowo: Bencana Sumatra Prioritas Nasional
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar bencana di Pulau Sumatra menjadi prioritas nasional. Instruksi ini diberikan untuk memastikan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, termasuk penggunaan dana siap pakai selama masa tanggap darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa seluruh lembaga telah diberi instruksi untuk ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, serta pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.
Menurut Pratikno, penanganan bencana dilakukan secara nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal dari pemerintah pusat, termasuk BNPB, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
