Kepala BGN Berkunjung ke DPR RI untuk Bahas Pelaksanaan Program MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengunjungi Gedung DPR RI untuk menggelar rapat dengan Badan Anggaran DPR (Banggar). Rapat ini tidak termasuk dalam jadwal harian parlemen yang dipublikasikan ke media. Dadan tidak menjawab pertanyaan terkait kedatangannya, namun ia segera masuk ke ruang rapat Banggar.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan bahwa rapat tersebut digelar untuk membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan. Ia menegaskan bahwa rapat ini bukanlah rapat tertutup, melainkan forum sharing informasi antara pimpinan Banggar dan kepala BGN berserta wakilnya.
“Kami ingin tahu sejauh mana pelaksanaan program MBG,” ujar Said saat dikonfirmasi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4/2026).
BGN Laporkan 26 Ribu SPPG yang Telah Terbentuk
Dalam rapat tersebut, Dadan menjelaskan tentang 26 ribu lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibentuk di Indonesia. Banggar DPR menyampaikan apresiasi atas capaian ini.
“Kepala BGN menjelaskan kepada kami panjang lebar dan kami memberikan apresiasi bahwa sampai saat ini sudah ada 26.000 lebih SPPG,” ujar Said menjelaskan hasil pertemuan itu.
Said mengakui bahwa dalam pelaksanaan program MBG masih ditemukan kendala. Namun, ia menekankan bahwa Dadan berkomitmen untuk menegakkan tata kelola program di lapangan.
“Nah, memang harus diakui bahwa di dalam realisasinya ada kendala-kendala sebagaimana kita tahu semua, dan Kepala BGN punya komitmen untuk menyelesaikan pada aspek-aspek penegakan tata kelolanya,” ujar Said.
Perlu Lebih Sensitif dengan Tekanan Fiskal
Said juga menyebutkan bahwa hingga kini ada beberapa SPPG yang dicabut atau ditangguhkan. Ia menyinggung soal sensitivitas fiskal di tengah kondisi ekonomi saat ini yang terdampak oleh konflik Timur Tengah.
“Kepala BGN menyampaikan, ada banyak titik koordinat yang dicabut kembali, kemudian ada yang di-
suspend
karena tidak melaksanakan SOP sebagaimana mestinya,” ujar Said.
Menurut dia, lembaga pemerintah perlu berkoordinasi dengan Banggar DPR RI untuk membahas penyerapan anggaran. Selain itu, perlu adanya penajaman prioritas sebagai bentuk respons terhadap tekanan fiskal.
“Kami memang dalam kondisi sebagaimana minggu lalu bahwa kita harus punya sensitivitas yang sama, berbagai tekanan fiskal kita, ayo bareng
sharing
. Lakukan penajaman prioritas dan alhamdulillah dari BGN juga memberikan sumbangsih yang nyata, bisa melakukan penajaman sampai Rp20 triliun,” kata dia.
MBG Disalurkan Selama Lima Hari Sekolah
Diketahui, pemerintah memangkas penyaluran MBG untuk anak sekolah dari enam hari menjadi lima hari, tak lagi disalurkan saat hari libur.
“Dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, kalau kemarin kan enam hari, hari libur dikasih juga, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan, MBG itu hari sekolah,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Namun, ada pengecualian untuk penyaluran MBG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), di mana penyaluran bisa tetap dilaksanakan selama enam hari.
“Tetapi yang 3T dan yang tinggi sekali stuntingnya, tentu ada penanganan khusus. Selain 5 hari sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari,” ujar Zulhas.
