Kinerja Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Menunjukkan Perbaikan Signifikan
Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, mencatatkan kinerja pembangunan yang positif meskipun menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat. Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan telah mengalami perbaikan signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, Dharmasraya berhasil menunjukkan lompatan kinerja yang mencolok. Dari kondisi tahun 2024 yang masih menghadapi tiga indikator utama di bawah rata-rata provinsi, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan laju pertumbuhan ekonomi, kini Dharmasraya berhasil bertransformasi dengan hanya menyisakan satu indikator yang masih perlu diperhatikan.
Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi
Pada tahun 2025, IPM Dharmasraya tercatat sebesar 75,70, meningkat dari 74,82 pada tahun 2024. Meski masih sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar 77,27, peningkatan ini menunjukkan arah yang baik.
Sementara itu, indikator ekonomi menunjukkan kemajuan pesat. Laju pertumbuhan ekonomi melonjak dari peringkat terakhir menjadi peringkat kedua di Sumbar. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp58,91 juta menjadi Rp62,07 juta. Angka ini telah melampaui rata-rata provinsi sebesar Rp58,89 juta.
Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Sekda Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menyampaikan bahwa capaian kinerja Pemkab Dharmasraya menunjukkan perubahan besar dalam peta kinerja pembangunan. Dalam kurun waktu satu tahun, Dharmasraya berhasil berbalik unggul dengan lima indikator makro yang telah melampaui rata-rata provinsi.
Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,32% pada 2024 menjadi 4,61% pada 2025, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 5,35%. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 6,02% menjadi 5,51%, lebih baik dibandingkan capaian provinsi sebesar 5,62%.
Selain itu, tingkat ketimpangan (Gini Ratio) berada pada level yang lebih baik dibandingkan provinsi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin merata. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat juga mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi riil dan daya beli masyarakat.
Tantangan Fiskal dan Langkah Strategis
Meski demikian, tahun 2025 merupakan fase yang penuh tantangan. Pemerintah daerah menghadapi defisit anggaran lebih dari Rp100 miliar dengan struktur APBD yang masih didominasi belanja pegawai sebesar 58,14% atau sekitar Rp570 miliar. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat juga masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 83% dari total pendapatan daerah, sehingga mempersempit ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan.
Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap mengalami peningkatan sekitar Rp22 miliar. Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah daerah juga mengambil langkah strategis dengan tidak membuka formasi ASN maupun PPPK baru. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
