Menteri Koordinator Bidang Pangan Menanggapi Tuduhan Terkait Bencana di Sumatra
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan keherannya ketika namanya disebut-sebut sebagai salah satu penyebab banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatra akhir November lalu. Publik menuding bahwa Zulkifli turut berkontribusi terhadap bencana tersebut, karena banyaknya pembukaan lahan hutan di Sumatra selama ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan dari tahun 2009 hingga 2014.
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasakah saya? Jadi kalau nanti banjir di Sumatra dan rusak, (disebabkan) Zulkifli Hasan. Nanti kalau di Kalimantan rusak (disebut karena) Zulkifli Hasan. Berarti, luar biasa itu penilaiannya terhadap kekuasaan saya kan?” ujar Zulkifli ketika berbicara dalam program siniar Denny Sumargo.
Zulkifli juga menegaskan bahwa praktik pembukaan lahan hutan sudah terjadi sebelum ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Ia menceritakan saat masih menjabat sebagai Menhut, ia tidak bisa masuk Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Ia mengaku dihadang oleh 50 ribu orang yang ingin menggunakan lahan di taman nasional tersebut.
Selama menjabat, Zulkifli mengungkapkan adanya proses sistem otonomi daerah yang membuat izin pembukaan lahan kebun atau tambang tidak lagi terpusat, tetapi diberikan melalui pemerintahan kabupaten. “Tambang itu kewenangan bupati, kebun kewenangan bupati. Terakhir, sudah menggunakan sistem konkuren,” tutur dia.
Yang dimaksud dengan sistem konkuren adalah bupati yang meneliti penggunaan lahan. Menhut baru memberikan persetujuan jika bupati sudah memberikan persetujuan.
Eksplorasi Hutan di Sumatra Sudah Terjadi Sejak Orde Baru
Lebih lanjut, Zulkifli menyampaikan bahwa pemanfaatan hutan di Sumatra secara besar-besaran sudah dilakukan sejak era Orde Baru. Bahkan, ia menyebut bahwa hutan Sumatra dan Aceh sudah habis.
“Jadi, memang Sumatra itu habis duluan. Di era kepemimpinan Orde Baru yang menjadi sumber pendapatan negara itu dari hutan. Pertama kali kan kita mengandalkan minyak, begitu minyak habis lalu memanfaatkan hutan dan kayu. Hutan dan kayu ditebangi habis-habisan untuk pembukaan kebun sawit yang dibiayai oleh BI (Bank Indonesia),” katanya.
Kesepakatan saat itu adalah perkebunan inti 20 persen dan plasma 80 persen. Zulkifli menyebut bahwa sawit di Aceh bahkan sudah sampai empat kali penanaman ulang.
“Kemudian, lama kelamaan komposisi perkebunan berubah menjadi 100 persen milik pengusaha,” tutur Zulkifli.
Zulkifli kembali mengklaim bahwa selama ia menjabat sebagai Menhut, ia tidak memberikan izin pembukaan lahan hutan di Sumatra. Meskipun, ia mengakui ada satu izin pembukaan lahan di Riau yang diberikan di kepemimpinannya.
“Tapi waktu itu saya cabut dulu (izinnya). Karena ada lahan seluas 60 ribu hektare, saya bagi dua. Separuh saya bagikan ke pengusaha besar, sisanya ke rakyat,” katanya.
Zulkifli Menyesal Tidak Bisa Menegakkan Hukum dengan Baik
Di tayangan itu, Zulkifli juga mengaku menyesal karena selama duduk sebagai Menhut, ia tidak bisa melakukan penegakan hukum dengan baik. Termasuk ketika mengawasi adanya praktik illegal logging.
“Kalau saya boleh menyesal, saya tidak bisa menegakkan hukum pada waktu itu,” katanya.
Zulkifli kemudian menceritakan bahwa ketika di pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia diberikan tanggung jawab sebagai ketua pelaksana harian penegakan hukum di Bangka Belitung. Ketua satgas ketika itu mantan Wakil Presiden, Boediono.
Ia mengatakan bahwa ketika itu hanya mampu bertahan tujuh hari. Bila memaksa, maka bisa dikepung masyarakat. Zulkifli lalu memuji Presiden Prabowo Subianto karena dianggap bersikap lebih tegas dengan mengerahkan TNI untuk menjaga Babel. Prabowo meminta agar tidak boleh ada penambangan liar di Babel.
“Jadi, kami harus menunggu 16 tahun untuk ada di posisi seperti itu (di Babel). Saya hanya bertahan satu minggu,” imbuhnya.
Distribusi Bantuan ke Sumatra Tidak Mudah
Lebih lanjut, Zulkifli menyampaikan bahwa pihaknya terus mendistribusikan bantuan kepada warga di Pulau Sumatra. Prosesnya pun, kata dia, tidak mudah, karena ada jalur darat yang masih terputus.
“Saya akan ke Sumatra Utara dan Aceh untuk memastikan bantuan pangan ini sampai. Karena kalau sudah menyangkut makan, apapun akan dilakukan,” katanya.
Zulkifli pun bersyukur karena Prabowo memerintahkan agar semua pesawat milik TNI dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan. Ia menyadari ada persepsi yang menyebut bantuan tersebut belum sepenuhnya diterima warga di Pulau Sumatra, karena masih ada titik yang terisolir.
“Jalanan di Aceh dan Sumatra Utara kan banyak yang putus. Tentu bantuan akan lebih cepat lewat udara. Kalau lewat jalur laut pun lama. Ada distribusi lewat udara, tapi tidak bisa banyak. Kalau di Jawa, secara geografis lebih mudah. Sedangkan, di Sumatra banyak gunung dan perbukitan. Misal dari Aceh ke Sumatra, itu kan ada bukit barisan. Itu pun tidak mudah untuk ditembus,” tutur Zulkifli.
