KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Status tersangka ini ditetapkan setelah Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 19 Januari 2026. Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga menjadi orang-orang kepercayaan Sudewo yang bertindak sebagai operator lapangan. Tugas mereka adalah mengutip uang dari para kandidat perangkat desa.
Ketiganya adalah Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono; Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono; dan Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan. Kasus jual-beli kursi perangkat desa hanyalah satu perkara yang tengah membelit Sudewo. KPK juga menetapkan status tersangka atas keterlibatan Sudewo dalam dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Penyidik KPK menduga uang proyek itu diperoleh Sudewo saat masih menjabat anggota Komisi V DPR. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penetapan status tersangka dalam proyek rel kereta dilakukan bersamaan dengan pengumuman status tersangka Sudewo dalam kasus pemerasan terhadap perangkat desa.
Profil Bupati Pati Sudewo
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia merupakan lulusan sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret pada 1993. Tak hanya fokus belajar pada perkuliahan, Sudewo juga aktif menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Diponegoro untuk mendapatkan gelar Magister Teknik Pembangunan pada 2001. Selama masa studinya, ia juga aktif dalam berbagai organisasi seperti menjadi Ketua Keluarga Besar Marhaenis pada 2000 dan Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia pada 2001.
Sudewo bukan figur baru dalam dunia politik Jawa Tengah. Ia telah lama malang melintang di berbagai posisi strategis. Karier politiknya mulai terlihat sejak dipercaya sebagai koordinator tim sukses dalam sejumlah pilkada dan pilgub, termasuk Pilkada Pacitan 2005 dan Pilgub Jateng 2008. Ia kemudian maju menjadi calon anggota DPR dari Partai Demokrat pada periode 2009-2013. Pria yang pernah menjadi pegawai di Departemen Pekerjaan Umum ini pun lolos ke Senayan. Sudewo mencoba peruntungan politiknya lagi dengan maju ke DPR lewat Partai Gerindra. Ia pun lolos ke Senayan untuk periode 2019-2024.
Di parlemen, ia tercatat sebagai anggota Komisi X lalu pindah ke Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi. Saat ini, Sudewo menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi di DPP Partai Gerindra. Meski terpilih kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2024-2029, ia memilih untuk mengikuti Pemilihan Bupati Pati 2024. Sudewo menggandeng Risma Adhi Chandra sebagai calon wakil bupati. Pasangan Sudewo-Risma mendapat dukungan dari Gerindra, NasDem, PKB, dan PSI.
Setelah dilantik sebagai Bupati Pati pada awal 2025, Sudewo mengusung program pembangunan yang mengandalkan peningkatan pendapatan asli daerah, salah satunya lewat penyesuaian tarif Pajak Bumi Bangunan. Namun langkah ini justru diprotes keras oleh warga.
Sudewo Didemo Warga Pati Karena Menaikkan Tarif PBB
Sudewo pernah menjadi sorotan setelah didemo ratusan ribu warganya di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025. Ia didemo setelah pernyataannya yang menantang aksi unjuk rasa warga viral di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar luas, Sudewo menyatakan tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen yang diberlakukan pemerintahannya.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial. Ia menantang masyarakat untuk tak hanya mengerahkan 5 ribu pendemo saja, tapi 50 ribu massa. “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” ucap dia. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya protes masyarakat atas kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati hingga 250 persen. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap membebani warga, terutama kalangan petani dan pelaku usaha kecil.
Pemerintah daerah beralasan bahwa revisi tarif ini merupakan penyesuaian setelah 14 tahun tak mengalami perubahan, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Kekayaan Sudewo Tercatat Rp 31,5 Miliar
Melansir dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi, Sudewo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 31,5 miliar. Jumlah ini berdasarkan laporan terbaru pada 11 April 2025 untuk laporan khusus awal menjabat sebagai Bupati Pati. Sudewo memiliki harta kekayaan berupa 31 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 17,03 miliar. Aset berupa properti itu tersebar di sejumlah wilayah, yakni 11 bidang di Surakarta, 10 bidang di Pati, tiga bidang di Pacitan, dua bidang di Yogyakarta, dan satu bidang di Bogor, Wonogiri, Depok, Blora, dan Tuban.
Sudewo melaporkan memiliki delapan unit kendaraan senilai Rp 6,3 miliar, yang terdiri dari enam mobil dan dua motor. Mobil yang dimiliki Sudewo adalah Toyota Innova, Toyota Harrier, Mitsubishi Pajero, BMW X5, Toyota Alphard, dan Toyota Land Cruiser. Sedangkan dua motor miliknya adalah Honda BeAT dan Suzuki TS125. Selain itu, Sudewo juga memiliki harta berupa kas dan setara kas senilai Rp 1,9 miliar, surat berharga sebesar Rp 5,3 miliar, dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 795 juta. Ia juga mengaku tidak memiliki utang sehingga total harta kekayaan bersihnya adalah Rp 31,5 miliar.
